Guru PAUD Tuntut Kenaikan Gaji, Pemkab PPU Sudah Bantu Rp 1,1 Juta Lewat BOSDA

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Alimudin menanggapi persoalan terkait guru PAUD swasta yang menuntut kesetaraan gaji.

Dijelaskan Alimudin, para guru PAUD swasta diangkat oleh yayasan dan yayasanlah yang memberikan gaji kepada guru tersebut.

Hanya saja, para guru meminta kesetaraan yang sama seperti guru honor di pemerintahan senilai Rp 3,4 juta.

"Kalau mereka mau ya wajar saja, Pemda sudah bantu melalui dana Bosda swasta, sekitar Rp 1,1 juta per guru," kata Alimudin, Rabu (26/5/2021).

Alimudin menambahkan, pada tahun 2021 melalui dana hibah para guru PAUD swasta telah dianggarkan senilai Rp 3,4 juta.

Baca juga: Guru PAUD di Penajam Paser Utara Datangi Kantor DPRD, Sampaikan Aspirasi Soal Kesejahteraan

Hal itu sudah tercatat di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disdikpora PPU.

"Namun saya pikir kita tahu kondisi keuangan daerah dan nasional saat ini, sehingga kami rapat dengan forum guru swasta, Himpaudi dan IGTKI membahas berapa sih yang kita mampu bantu mereka," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, ketiga forum memahami kondisi daerah saat ini bahwa mereka tidak memaksa pemerintah daerah untuk memberikan gaji sebesar Rp 3,4 juta per guru.

"Yang mereka harapkan adalah ada kenaikan dari tahun lalu, dan saya yakin dapat kita setujui, dan saat ini sedang disusun regulasi kenaikan bantuan itu, sementara itu kita akan tetap pakai Perbup no 27 tahun 2019 agar dapat dibayarkan dulu. Sisanya setelah perbup baru keluar," jelasnya.

Alimudin berharap para guru swasta sekolah PAUD dapat bersabar dengan tuntutan yang mereka inginkan.

"Tapi jangan memaksakan sesuai maunya, tapi sesuai kemampuan yang mau bantu, harusnya mereka patuh pada organisasinya masing-masing, tidak kesannya jalan sendiri, atau jangan-jangan mereka ini bukan bagian dari ketiga organisasi guru honor itu," tuturnya.

Baca juga: Kisah Guru Honorer Daerah Perbatasan RI-Malaysia, Sempat Tinggal di Ruang UKS Selama 4 Tahun

Diberitakan sebelumnya, sejumlah guru Sekolah PAUD swasta Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU untuk menuntut kesejahteraan guru.

Kedatangan sembilan guru PAUD sebagai perwakilan guru PAUD yang ada di PPU itu disambut oleh Wakil Ketua I DPRD PPU, Raup Muin didampingi oleh Komisi II DPRD PPU, Sudirman di ruang rapat lantai II Gedung DPRD pada Selasa (25/5/2021) sore.