Breaking News:

BPJamsostek Siap Fasilitasi Perlindungan Non-ASN Kemenag

Belum genap dua bulan sejak diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial

Editor: Diah Anggraeni
HO/BPJamsostek
Audiensi Direksi dan Dewan Pengawas BPJamsostek yang diterima langsung Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas. 

TRIBUNKALTIM.CO -  Belum genap dua bulan sejak diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), semakin banyak kementerian atau lembaga yang mendukung Inpres tersebut, termasuk Kementerian Agama (Kemenag).

Seperti diketahui, sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) telah berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian terkait Inpres 2/2021 ini dan disambut dengan baik.

Baca juga: BPJamsostek Dukung Perlindungan Penerima KUR Kecil, Berikan Bantuan Subsidi Upah dan Relaksasi Iuran

Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas yang menerima langsung audiensi Direksi dan Dewan Pengawas BPJamsostek (25/05) mengatakan, dirinya siap membahas bersama BPJamsostekterkait tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI yang tertuang dalam Inpres 2/2021 tersebut.

"Kita akan memikirkan bagaimana skemanya, sehingga guru dan tenaga kependidikan kami dapat memiliki perlindungan dari BPJamsostek. Apalagi ini adalah inpres, di mana seluruh tenaga kerja harus memperoleh perlindungan kerja.” kata Yaqut. 

Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo menyambut baik dukungan Menteri Agama tersebut.

"Perlu ada dorongan dari seluruh pihak terkait, terutama di kementerian atau lembaga untuk memastikan perkembangan implementasi perlindungan Jamsostek," jelas Anggoro.

Anggoro membeberkan fakta bahwa dibanding dengan negara tetangga, cakupan perlindungan Jamsostek di Indonesia belum maksimal, yaitu baru sekitar 30 persen dari total pekerja.

Belum lagi selama pandemi ini, trennya terus menurun akibat kondisi perekonomian.

“Bentuk dukungan riil yang bisa dilakukan oleh kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah selain dengan mendaftarkan pegawai non-ASN, juga dengan cara menerbitkan peraturan atau regulasi yang mendukung implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021,” ungkap Anggoro.

Baca juga: BPJamsostek Balikpapan Kerjasama dengan Iwapi, Badan Usaha dan Pekerja Sepakat Jadi Peserta

Saat ini ada sekitar 49 ribu pegawai yang merupakan kategori non-ASN di lingkungan Kemenag dan baru 21,8 ribu pegawai yang sudah terlindungi oleh program Jamsostek.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved