Breaking News:

BPJamsostek Fasilitasi Perlindungan Honorer Kemenag, Wilayah Kalimantan Gencarkan Sosialisasi

Belum genap dua bulan sejak diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 202 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial

HO
Rapat koordinasi yang membahas tentang fasilitasi perlindungan honorer Kemenag di seluruh Indonesia. 

TRIBUNKALTIM.CO - Belum genap dua bulan sejak diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 202 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), namun semakin banyak kementerian atau lembaga yang memberikan dukungan, termasuk Kementerian Agama (Kemenag).

Seperti diketahui, sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) telah berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT); Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian terkait Inpres 2/2021 ini.

Baca juga: BPJamsostek Siap Fasilitasi Perlindungan Non-ASN Kemenag

Dalam siaran resmi yang dikirim ke Tribun Kaltim, Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas yang menerima langsung audiensi Direksi dan Dewan Pengawas BPJamsostek mengatakan, dirinya siap membahas tindak lanjut dari Inpres 2/2021 tersebut bersama BPJamsostek.

"Kita akan memikirkan bagaimana skemanya, sehingga guru dan tenaga kependidikan kami dapat memiliki perlindungan dari BPJamsostek. Apalagi ini adalah inpres, di mana seluruh tenaga kerja harus memperoleh perlindungan kerja,” kata Yaqut. 

Direktur Utama BPJamsotek, Anggoro Eko Cahyo pun menyambut baik dukungan Menteri Agama tersebut.

"Perlu ada dorongan dari seluruh pihak terkait, terutama di kementerian atau lembaga untuk memastikan perkembangan implementasi perlindungan Jamsostek", jelas Anggoro.

Anggoro membeberkan fakta bahwa dibandingkan dengan negara tetangga, cakupan perlindungan Jamsostek di Indonesia belum maksimal, yaitu baru sekitar 30 persen dari total pekerja.

Belum lagi selama pandemi ini, trennya terus menurun akibat kondisi perekonomian.

“Bentuk dukungan riil yang bisa dilakukan oleh kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah selain dengan mendaftarkan pegawai Non-ASN, juga dengan cara menerbitkan peraturan atau regulasi yang mendukung implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021,” ungkap Anggoro. 

Baca juga: BPJamsostek Dukung Perlindungan Penerima KUR Kecil, Berikan Bantuan Subsidi Upah dan Relaksasi Iuran

Saat ini, ada sekitar 49 ribu pegawai yang merupakan kategori non-ASN di lingkungan Kemenag dan baru 21,8 ribu pegawai yang sudah terlindungi oleh program Jamsostek.

Halaman
12
Penulis: Siti Zubaidah
Editor: Diah Anggraeni
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved