Minim Tenaga Pengawas, Inspektorat Berau Dorong OPD Lakukan Pengawasan secara Mandiri

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB- Inspektorat Berau meminta tegas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Berau, agar menerapkan kewajiban Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).

Kepala Inspektur, Inspektorat Berau, Riza Fahmi mengakui dengan penerapan SPIP, dapat membantu kurangnya tenaga auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) pada instansi.

Saat ini pihaknya hanya memiliki 24 auditor dan 3 P2UPD, terlepas dari beberapa yang telah pensiun

“Idealnya kami harus punya 100 auditor, dan 48 P2UPD untuk kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan,” jelasnya kepada Tribunkaltim.co, Jumat (28/5/2021).

Tidak mencukupinya tenaga tersebut, jelas mempengaruhi kinerja mereka dalam tiap tahunnya.

Baca juga: Banjir di Kutim dan Berau Disorot Komisi I DPRD Kaltim, Eksploitasi Hutan secara Masif Jadi Pemicu

Riza menjelaskan, setiap tahunnya mereka telah mencanangkan program kerja pengawasan tahunan, biasanya rancangan tersebut tidak berjalan lancar, begitu juga dengan tanggung jawab mereka sebagai pengawas dan pemeriksa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Meski begitu, pemeriksaan OPD di Berau beberapa diawasi secara normatif.

Meminimalisir adanya kegiatan penyelewengan, pihaknya mendorong OPD untuk melakukan pengawasan secara mandiri, lantaran tanggung jawab juga berada di ranah masing-masing.

“Kami mendorong pengawasan secara mandiri, dan itu harus dilakukan, tapi bukan berarti kami tidak mengawasi,” tegasnya.

Riza menambahkan, pihaknya sudah gencar melakukan sosialisasi, walaupun tidak bisa ditutupi masih ada beberapa OPD yang belum bisa melaksanakan dengan optimal.

Dia menegaskan untuk pembinaan tidak akan berhenti dilakukan.

Sejauh ini, capaian dari penerapan SPIP, yakni efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, keandalan dalam laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan peraturan.

“Apalagi kepada pimpinan sudah punya tupoksi untuk pemeriksaan keuangan secara rutin, seharusnya bisa terdeteksi, misalkan ada output yang tidak jelas, itu bisa langsung dikoordinasikan,” ungkapnya.

Jika kewajiban pengendalian intern pemerintahan ini sudah berjalan dengan maksimal, tentunya akan sangat membantu pihaknya dalam pengawasan.