Berita Nasional Terkini

Kabar Terbaru Rumah DP 0 Persen Anies Baswedan, Kini Warga Jakarta Menikmati, Mendadak Laris Manis

Simak kabar terbaru rumah DP 0 persen Anies Baswedan, kini warga Jakarta menikmati, mendadak laris manis

Editor: Rafan Arif Dwinanto
TRIBUNJAKARTA.COM/NUR INDAH FARRAH
Penampakan pembangunan rumah DP 0 persen program Anies Baswedan 

TRIBUNKALTIM.CO - Simak kabar terbaru rumah DP 0 persen Anies Baswedan, kini warga Jakarta menikmati, mendadak laris manis.

Diketahui, rumah DP 0 persen merupakan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebelumnya, realisasi program rumah DP 0 persen di Jakarta kerap menjadi sorotan.

Kini, warga berbondong-bondong mendaftar untuk mendapatkan rumah dengan dp 0 rupiah, tersebut.

Program rumah DP 0 Rupiah yang dibuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendadak laris manis.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini mengatakan, pihaknya telah memproses lebih dari 1.500 permohonan kredit rumah DP 0 persen hingga April 2021 ini.

Baca juga: Merakyat, Anies Baswedan Ajak Anak Makan di Warkop, Ingat Masa Lalu di Jabar, Tebak Daerah Penjual

"Bahkan, 730 diantaranya telah melakukan penandatangan akad," ucapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/6/2021).

Dari jumlah tersebut, BUMD milik Pemprov DKI ini telah merealisasikan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah ( KPR) Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah sebesar Rp198,8 miliar.

Pembelian rumah itu dilakukan di sejumlah hunian yang terdaftar oleh Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS) mengikuti program rumah Dp 0 Rupiah.

Seperti di Samesta Sentraland Cengkareng, Jakarta Barat, Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dan Rusunami Bandar Kemayoran, Jakarta Utara.

Herry menambahkan, pihaknya sampai saat ini terus memproses pengajuan kredit yang dilakukan calon penerima manfaat program hunian Dp 0 Rupiah.

"Proses penyaringan tersebut akan dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian," kata Herry.

Untuk diketahui, rumah DP 0 Rupiah merupakan program unggulan Gubernur Anies Baswedan yang dikelolah UFPRS di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).

Program ini memberikan fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki unit rumah sudah jadi dan siap huni di DKI Jakarta.

Kriteria calon penerima manfaat wajib memenuhi persyaratan antara lain, warga DKI Jakarta yang dibuktikan dengan e-KTP, dan belum memiliki rumah sendiri.

Kemudian, tidak sedang menerima bantuan/subsidi perumahan Pemerintah Pusat/Daerah, tidak memiliki pinjaman bermasalah pada pihak ketiga/Bank atau lembaga non keuangan, serta memiliki NPWP.

Melalui program ini, diharapkan warga Jakarta bisa memiliki hunian di tengah kekhawatiran harga properti yang terus meningkat tiap tahunnya,

Dengan tersedianya kemudahan pembiayaan yang ringan ini, masyarakat mendapat kesempatan untuk memiliki hunian tersebut, termasuk generasi milenial atau keluarga baru.

Baca juga: Wagub DKI Bocorkan yang Terjadi Andai Anies Baswedan Dipanggil KPK, Kasus Lahan Rumah DP 0 Persen

Sempat Berkasus

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengakui bahwa dia yang mengesahkan program DP 0 rupiah yang kini terkait kasus dugaan korupsi.

Namun ia memastikan hanya mengetuk palu pengesahan karena program itu bagus.

Terkait detilnya ia memastikan tak mengetahui, ia yakin detil pembelian tanah yang kini dijadikan bukti kasus korupsi ada di bagian Pemprov DKI Jakarta.

Prasetyo Edi Marsudi menyebut Gubernur Anies Baswedan pasti paling mengetahui detilnya dan paling bertanggung jawab atas kasus itu.

Namun Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai, salah alamat jika KPK memeriksa Gubernur Anies Baswedan dalam kasus korupsi pembelian lahan rumah Dp 0 rupiah.

Seperti diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membantah, dirinya terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembelian tanah untuk pembangunan rumah DP 0 Rupiah.

Pembelian tanah yang menjadi kasus itu berada di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur pada 2019 lalu.

Politisi PDI Perjuangan ini merasa difitnah dan terkejut karena namanya disebut dalam pemberitaan yang ada.

“Perencanaan pertamanya dari Gubernur dan diarahkan ke saya.

Kebetulan saya sebagai Ketua Banggar untuk pengesahan apakah disetujui atau tidak,” kata Prasetyo di DPRD DKI Jakarta pada Senin (15/3/2021).

Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan, banyak pihak yang terlibat dalam pembelian tanah di Cipayung untuk pembangunan hunian DP 0 Rupiah.

Di antaranya DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi B.

Kemudian Pemprov DKI melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Perumda Sarana Jaya.

“Jadi, bukan semata-mata saya sendiri yang melaksanakan itu (mengesahkan), dan itu juga anggaran tahun 2018. Ketua Komisi saat itu bukan saya, dan Koordinator (Komisi B) juga bukan saya, kok tiba-tiba ada nama saya, ini ngeri-ngeri sedap dan nggak enak,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, pihak yang bertanggung jawab terhadap kasus ini adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebagai Kepala Daerah di DKI Jakarta, Anies dianggap mengetahui adanya pembelian lahan yang dilakukan oleh anak buahnya.

“Saya katakan saat rapat dengan Sarana Jaya, masak Wagub tidak bisa menjawab dan tidak mengerti masalah program DP 0 Rupiah. Kalau kami cuma mengesahkan, jadi apa yang mereka minta kami serahkan kepada mereka lagi,” imbuhnya.

Dia menambahkan, setelah anggaran pembelian tanah disetujui dewan, Pemprov DKI Jakarta akan membuatkan payung hukum untuk proses pencairan duit.

Karena itu, Prasetyo tidak mengetahui proses eksekusi lahan yang dilakukan oleh Perumda Sarana Jaya.

Meski merasa disudutkan, Prasetyo tidak merasa menjadi kambing hitam atau pihak yang disalahkan dalam kasus ini.

Baca juga: Bertemu Luhut Binsar Pandjaitan, Anies Baswedan Datang dengan Sejumlah Masalah

“Saya nggak ngerti, fungsi saya hanya pegang palu (mengesahkan) dan saya nggak merasa (dikambing hitamkan) karena nggak bermain itu kok. Biarkan saja mereka yang mengatakan itu, nanti dia sendiri yang mengatakan dosanya,” ucap dia.

Seperti diketahui, pada Jumat (5/3/2021) lalu Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi pembelian lahan di Cipayung, Jakarta Timur seluas 41.921 meter persegi yang dibeli tahun 2019 lalu.

Selain Yoory, KPK juga menetapkan tiga pihak sebagai tersangka, yakni Anja Runtuwene, Tommy Adrian dan PT Adinara Propertindo selaku penjual tanah.

(*)

Sebagian artikel ini telah tayang dengan judul Laris Manis, Program Rumah Dp 0 Rupiah Anies Diminati Ribuan Orang, https://jakarta.tribunnews.com/2021/06/01/laris-manis-program-rumah-dp-0-rupiah-anies-diminati-ribuan-orang.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved