Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Kecepatan Mobil 20 Km/Jam Akibat Jalan Samarinda-Kubar Rusak Parah, Veridiana Minta BBPJN Perbaiki

"Tapi kenapa kok jalan ini belum diperbaiki juga, kan setiap tahun ada anggarannya," ucap Veridiana Wang

Editor: Achmad Bintoro
HUMAS DPRD KALTIM
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang 

SAMARINDA - Banyaknya ruas jalan nasional yang tidak layak membuat beberapa kalangan angkat bicara, terkhusus DPRD Kaltim yang sudah berulang kali menyuarakan rusaknya jalanan.

Misalnya jalanan dari Samarinda menuju Kutai Barat (Kubar), DPRD Kaltim minta Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) untuk segera evaluasi pelaksanaan pembangunan jalan di Kutai Barat (Kubar).

Ini dikatakan oleh Anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan (dapil) Kubar-Mahakam Ulu (Mahulu) Veridiana Huraq Wang. Ia menyampaikan, jalur ini merupakan jalan negara, sehingga sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahkan, kata dia, setiap tahun itu sudah dianggarkan

"Tapi kenapa kok jalan ini belum diperbaiki juga, kan setiap tahun ada anggarannya," ucapnya, Senin (24/5/2021) pekan lalu.

Karenanya, dia meminta BBPJN agar segera turun lapangan untuk mengevaluasi pekerjaan dari perusahaan BUMN yang melaksanakan. Sebenarnya sudah sejak lama, pihaknya berteriak mengenai rusaknya jalanan apabila ingin menuju ke Kubar dari Samarinda. Bahkan, menurutnya, tidak pernah ia merasakan jalanan itu bagus.

"Yang parah itu dari Camp Baru (Muara Tae) ke Siluq Ngurai menuju Muara Lawa. Jalanan itu berlubang buat kecepatan mobil hanya 20-30 kilometer/jam aja," ujar Ketua Komisi II DPRD Kaltim ini.

Menurutnya, kondisi ini justru sangat merugikan masyarakat, karena membuat jarak tempuh menjadi lebih lama. "Sekarang 9 jam bahkan lebih perjalanan menuju ke Kubar," bebernya.

Dari pengamatannya, dari jalur Samarinda-Kubar yang sepanjang 303.20 kilometer, ternyata terdapatan 30-40 kilometer yang rusak ringan dan berat. Apabila pemprov ingin mengambil alih pelaksanaan pembangunan, sambung dia, perlu mendapat izin terlebuh dahulu dari pemerintah pusat.

"Karena itu kan kewenangannya dari pusat. Dan kita di provinsi kan anggarannya terbatas. Makanya lebih prioritaskan meminta BBPJN untuk segera melakukan evaluasi," tegasnya.(adv/hms7)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved