Breaking News:

Berita Paser Terkini

Anggota DPR RI Hetifah Minta Agar Tenaga Kependidikan juga Diperhatikan, Terima Kunjungan DPRD Paser

Wakil rakyat asal Kalimantan Timur Hetifah Sjaifudian menerima kunjungan kerja (Kuker) anggota DPRD Paser ke gedung DPR RI.

Penulis: Syaifullah Ibrahim | Editor: Mathias Masan Ola
HO
Anggota DPRD Paser kunjungan kerja di Kantor DPR RI bahas perekrutan guru PPPK dan pembangunan infrastruktur sekolah. HO 

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Wakil rakyat asal Kalimantan Timur Hetifah Sjaifudian menerima kunjungan kerja (Kuker) anggota DPRD Paser ke gedung DPR RI.

Rombongan tersebut terdiri dari 15 orang, dan diketuai oleh Fadli Imawan selaku Wakil Ketua DPRD Paser dari Fraksi Partai Golkar. Kamis (3/6/2021) kemarin.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Iwan Syahril selaku Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

Baca juga: DPRD Paser Nilai, Opini dari BPK Bertujuan Peningkatan Kualitas Kinerja Pemda

Anggota DPRD Paser menyoroti isu-isu pendidikan, terutama terkait perekrutan guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan pembangunan infrastruktur sekolah.

Dua hal itu dianggap sebagai isu yang paling krusial dalam sektor pendidikan di Kabupaten Paser.

Menanggapi persoalan tersebut, Hetifah yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang juga membawahi pendidikan mengatakan, prinsip empati, kemanusiaan, dan keberpihakan harus dijunjung tinggi dalam penyelesaian isu guru honorer.

"Guru-guru harus diberi semangat dan motivasi agar optimistis dalam mengikuti seleksi PPPK," ujarnya.

"Kemendikbud juga mengadakan semacam bimbel khusus untuk belajar, agar guru-guru honorer yang ada dapat sukses menjalani tes yang ada," ujar Hetifah.

Baca juga: Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi Soroti Pembangunan Sektor Pertanian Peternakan yang Dinilai Minim

Hal tersebut diamini Iwan Syahril, menurutnya dalam mengatasi soal tersebut dapat dilakukan melalui portal guru belajar.

Ia menekankan, untuk menunjang pembangunan Sumber Daya Manusia Manusia (SDM) yang unggul, sistem rekrutmen guru harus diperbarui.

"Pemenuhan kebutuhan guru adalah kunci, seharusnya saat ada yang pensiun, ada mekanisme yang otomatis menggantikan dengan guru yang kompeten," paparnya.

Iwan menambahkan, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak perlu khawatir, karena anggaran PPPK sepenuhnya akan ditanggung pemerintah pusat.

"Sudah ada pagu anggaran yang tidak bisa diotak atik dari pusat untuk pengangkatan guru PPPK, ada surat langsung dari Kemenkeu yang telah disebar ke 548 Pemda," imbuhnya.

Baca juga: Merasa Didiskriminasi, Puluhan Warga Sampaikan Keluhan di Hadapan Anggota DPRD Paser

Hetifah berharap, dengan info ini pemda tidak perlu ragu lagi dalam mengajukan formasi.

Selain itu, Ia juga menginginkan agar ada mekanisme pengangkatan bagi tenaga kependidikan.

"Mereka juga berperan besar di dunia pendidikan, tidak boleh terlupakan," pungkasnya.

Berita tentang Paser

Penulis: Syaifullah Ibrahim | Editor: Mathias Masan Ola

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved