Komisi I DPRD Samarinda Sebut Serapan Anggaran Sejumlah OPD Triwulan Pertama Rendah

Dalam kesempatan tersebut Hadi Mulyadi mengatakan, Rakornas tersebut untuk menyelaraskan arah kebijakan pengawasan intern seluruh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Arah kebijakan tersebut khususnya di lingkup kementerian, lembaga serta provinsi, kabupaten/kota dalam mengawal efektivitas belanja dan pemulihan ekonomi.

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kita harapkan APIP di lingkup provinsi maupun kabupaten/kota di Kaltim terus bekerja keras untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Karena masyarakat menunggu hasil dan manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah,” kata Hadi Mulyadi.

Menurutnya, dalam membangun sebuah daerah pengawasan menjadi hal yang penting.

Baca juga: KaltimBlackout, PLN UIW Kaltimtara Siap Berikan Kompensasi Potongan Biaya Tagihan Listrik

Jika tidak diawasi maka berpotensi terjadinya kebocoran anggaran yang mengganggu pembangunan sebuah daerah.

"Semuanya harus bekerja keras, semuanya harus hemat dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini, untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi,” ucap Hadi Mulyadi.

Sementara itu Presiden Joko Widodo yang memimpin sekaligus membuka rakor itu mengatakan, peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan pemerintah dalam program dan belanja anggaran, secara akuntabel, efektif dan efisien.

“Mengikuti prosedur itu penting, tetap jauh lebih penting adalah tercapainya target-target yang telah ditetapkan secara akuntabel, efektif dan efisien,” pesan Joko Widodo.

Baca Juga: BREAKING NEWS Walikota Andi Harun Sidak ke DPRD Samarinda, Ada Apa?

Baca Juga: Alasan Walikota Andi Harun Sidak ke DPRD Samarinda: Kita Ingin Efesiensi dan Pendataan Ulang

Kegiatan ini juga dihadiri Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh secara virtual.

Sekitar 2.223 peserta turut hadir dalam rakor tersebut.

Berita tentang Kaltim

Berita tentang Samarinda

Penulis Muhammad Riduan | Editor: Budi Susilo