Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Antisipasi Kendaraan ODOL di Jalan, Pemerintah Diminta Segera Bentuk Tim Pengawasan dan Penindakan

Strategi mengatasi kerusakan jalan akibat kendaraan over dimensi dan over loading (ODOL), pemerintah diminta segera membentuk tim pengawasan dan

HO/Humas DPRD Kaltim
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji saat menyampaikan pendapat dalam focus group discussion membahas strategi kebijakan penanganan kerusakan jalan akibat dampak kegiatan pertambangan, di Balikpapan, Senin (7/6) kemarin. 

TRIBUNKALTIM.CO - Strategi mengatasi kerusakan jalan akibat kendaraan over dimensi dan over loading (ODOL), pemerintah diminta segera membentuk tim pengawasan dan penindakan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji saat menghadiri focus group discussion (FGD) membahas strategi kebijakan penanganan kerusakan jalan akibat dampak kegiatan pertambangan, di Balikpapan, Senin (7/6).

Dikatakan Seno, sapaan akrabnya, persoalan jalan yang rusak akibat dilalui kendaraan yang memiliki beban berlebih, bukan hanya karena pertambangan.

Baca juga: Seno Aji Sosialisasi Perda Pajak Daerah, Masyarakat Minta Bapenda Lakukan Terobosan soal Jatuh Tempo

Faktanya, tidak sedikit juga disebabkan oleh kendaraan selain batu bara.

"Memang harus ada tindakan sesegera mungkin. Tadi (kemarin) sempat didiskusikan untuk dibuat jembatan timbang. Jadi setiap kendaraan yang lewat diawasi oleh pihak terkait. Ini juga untuk menghindari kendaraan ODOL melintas di jalan raya," sebut dia.

Meski demikian, ia juga tidak memungkiri, pertambangan menjadi salah satu faktor jalan di Kaltim rusak.

Hal itu karena pihak perusahaan tambang menggunakan jalan umum sebagai jalan kendaraan pengangkut batu bara.

"Kita tahu bahwa, pertambangan ini sekarang perizinannya diambil alih pemerintah pusat, sehingga yang harus mempunyai inisiatif melakukan pengawasan ya pemerintah pusat," ujar Seno.

Politikus Gerindra tersebut juga menyarankan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM melakukan pembinaan kepada para pengusaha tambang, khususnya di Kaltim.

"Sudah kita sampaikan, kalau memang bisa kita bina. Pembinaan itu sebaiknya langsung dari Kementerian ESDM, supaya berjalan sesuai dangan peraturan yang ada," usul Seno.

Baca juga: Seno Aji Hadiri Rakor Kepala Daerah se-Indonesia, Minta Pemprov Kaltim tak Lalai Tangani Covid-19

Untuk diketahui, menindaklanjuti persoalan kerusakan jalan akibat kendaraan ODOL, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Direktorat Jendral (Dirjen) Bina Marga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim menggelar FGD di Balikpapan membahas strategi kebijakan penanganan kerusakan jalan akibat dampak kegiatan pertambangan. (adv/hms6)

Editor: Diah Anggraeni
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved