BLUD DPD RI Kunker ke Pemprov Kaltim, Lihat Dampak Langsung Pelaksanaan UU Cipta Kerja di Daerah

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Badan Urusan Legislasi Daerah (BLUD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka klarifikasi pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Pusat Nomor 21 tahun 2021 mengenai penataan ruang wilayah baik Provinsi dan Kabupaten/kota.

Agenda tersebut sekaligus menggelar acara Temu Konsultasi Legislasi antara Pusat dengan Daerah Pemerintah Provinsi Kaltim di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (10/6/2021).

Ketua BULD DPD RI dari Dapil Kaltara, Marthin Billa mengutarakan tujuan dari kunjungan kerja dari DPD RI ini ingin melihat dampak langsung dari Undang Undang Cipta Kerja di tiap-tiap daerah, karena pasti berpengaruh ke Peraturan Daerah yang ada. 

"Karena dalam undang-undang ini kan banyak yang berubah. Oleh karena itu kita perlu menyerap aspirasi dari tiap daerah. Bagaimana persiapan daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 khsusnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Kita ketahui RTRW merupakan pokok penting dalam melakukan pembangunan di daerah daerah," jelasnya.

Marthin Billa berharap dengan adanya Kunker BULD DPD RI terhadap Pemprov Kaltim hari ini, juga mendapatkan isu-isu menarik mengenai adanya Undang undang Cipta Kerja, khususnya Perda RTRW yang menjadi pembahasan di Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya dapat menjadi bahan anggota BULD DPD RI untuk disampaikan pada rapat sidang di pusat.

Baca juga: Gubernur Isran Noor Minta Pemda Tingkatkan Produksi Sapi 1,5 Kali dari Jumlah Warga Kaltim

Sementara, Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Sekretaris Daerah H Muhammad Sabani mengapresiasi rombongan DPD RI yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kaltim dalam rangka klarifikasi pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Pusat Nomor 21 tahun 2021 mengenai penataan ruang wilayah baik Provinsi dan Kabupaten/kota.

 "Kegiatan ini merupakan langkah baik untuk memastikan langkah politis dan substansi pada permasalahan yang terjadi, terkait benturan regulasi atau kepentingan kewenangan antara pusat dan daerah.

Harapan kita semua dapat bekerja sama dengan baik dan saling mendukung agar Perda provinsi, kabupaten dan kota di Kaltim berjalan dengan baik. Selain itu, dapat merumuskan berbagai permasalahan di daerah untuk dapat diselesaikan dengan jelas," paparnya.

Hadir pula dalam Kunker tersebut, Anggota BULD DPD RI dari masing-masing perwakilan provinsi, yakni Anggota BULD DPD RI senator asal Kaltim H Muhammad Idris, Senator Bengkulu H Ahmad Kanedi, Senator Maluku Novita Anakotta, Senator Kalsel Habib Abdurrahman Bahasyim, Senator Aceh Abdullah Putteh, Senator Jatim Evi Zainal Abidin, Senator Malut Husain Alting Sjah, Senator Kalteng H Muhammad Rakhman, serta hadir pula perwakilan Biro bagian hukum dari 10 Kabupaten/Kota di Kaltim. 

Berita tentang Kaltim

Penulis: Nevrianto Hardi Prasetyo | Editor: Rahmad Taufiq