DPRD Malinau Fasilitasi Tuntutan Pengunjuk Rasa, Rencanakan RDP Bersama Pemkab

TRIBUNKALTIM.COM, MALINAU - Aksi unjuk rasa terkait hasil seleksi pegawai honorer di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, telah disampaikan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota DPRD Malinau, perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan 4 tuntutan terkait hasil seleksi pegawai non PNS tahun 2021 di Malinau.

Ditemui seusai RDP, Ketua DPRD Malinau, Ping Ding menyampaikan, pihaknya akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah.

"Kami menerima aspirasi ini. Tentunya nanti dengan RDP dengan OPD terkait dan juga disampaikan kepada Pak Bupati," ujarnya, Senin (14/6/2021).

Baca Juga: DPRD Malinau Terima Perwakilan Massa Unjuk Rasa soal Hasil Seleksi Pegawai Kontrak

Dia mengatakan seusai mendengar aspirasi pengunjuk rasa, sesegera mungkin pihaknya akan mengagendakan pertemuan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Ping Ding mengatakan, sesuai tupoksi DPRD Malinau, hasil RDP akan disampaikan.

Terkait tuntutan tersebut, dia menilai Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang dalam memutuskan hasilnya.

"Ini merupakan bagian dari sebuah proses. Karena aspirasi ini disampaikan kepada kami, saya sebagai pimpinan menerima," katanya. 

Baca Juga: DPRD Malinau Diminta Fasilitasi Aspirasi ke Pemkab, Berikut 4 Tuntutan Massa Aksi

"Setelah itu kami tindaklanjuti melalui RDP," katanya.

Setelah melalui RDP bersama OPD dan Pemerintah Daerah, hasil tuntutan tersebut akan disampaikan kepada perwakilan pengunjuk rasa.

Saat ini, massa aksi unjuk rasa yang digelar sejak pagi tadi telah membubarkan diri.

Meminta agar sesegera mungkin disampaikan 4 tuntutan tersebut.

Koordinator aksi, Hengky mengatakan pihaknya meminta agar Pemerintah Daerah segera menindaklanjuti aspirasi tersebut.