Ibu Kota Negara

Kepala Staf Kepresidenan Sharing dengan 20 Ormas di PPU Bahas IKN

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Juri Adiantoro mengunjungi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dalam rangka sharing bersama 20 Ormas

Penulis: Dian Mulia Sari | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/DIAN MULIA SARI
Pertemuan KSP bersama 20 ormas di PPU melakukan sharing bersama terkait pemindahan IKN .TRIBUNKALTIM.CO/DIAN MULIA SARI 

TRIBUNKALTIM.CO,PENAJAM - Deputi IV Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Juri Adiantoro mengunjungi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dalam rangka sharing bersama 20 organisasi masyarakat (Ormas).

Dalam kegiatan ini hadir Bupati Abdul Gafur Mas'ud (AGM) didampingi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Jhon Kenedy dan anggota DPRD lainnya.

Sebanyak 20 ormas yang hadir yaitu Sultan Paser YM Aji Muhammad Jamawi, Ketua DPP Lembaga Adat Paser, Ketua DPW Lembaga Adat PPU, Ketua Paser Bakerai, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Baca Juga: Tol Balsam Balikpapan Samarinda Nyaris Rampung, Diresmikan Bersama Groundbreaking Ibu Kota Negara

Baca Juga: Bupati Fahmi Fadli Ingin Kelapa Sawit jadi Sektor Andalan Paser sebagai Penyangga Ibu Kota Negara

Selain itu, hadir juga Ketua DPP Laskar Pertahanan Adat Paser, Ketua PC Nahdlatul Ulama PPU, Ketua PC Muhammadiyah PPU, KNPI PPU, GP Ansor PPU,Pemuda Pancasila PPU, Bawe-Paser PPU, Komunitas Dayak, Pelaku Seni, dan beberapa ormas lainnya,

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengungkapkan, bahwa tujuan kunjungan di Kabupaten PPU adalah dalam rangka mendengar pandangan serta sharing kepada masyarakat PPU, terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kabupaten PPU tepatnya di Kecamatan Sepaku.

Baca Juga: Sambut Ibu Kota Negara, Wagub Kaltim Hadi Mulyadi Minta Seluruh Pemuka Agama Pelihara Kondusifitas

Baca Juga: Tantangan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara, Pasokan Air Baku PDAM Balikpapan Kurang

"Maksud dan tujuan kami kesini adalah dalam rangka kami ingin mendengarkan pandangan dari masyarakat di wilayah lokasi Ibu Kota Negara," ujar Juri, Selasa (16/6/2021).

"Kami semata-mata ingin mendengarkan masyarakat Penajam Paser Utara terkait pemindahan IKN," imbuhnya.

Dikatakan Juri, pembangunan atau pemindahan IKN di Penajam Paser Utara adalah merupakan program prioritas pemerintah pusat, agar pembangunan tidak hanya di Pulau Jawa namun merata hingga ke Pulau Kalimantan.

Namun, dikatakan Juri dalam proses pembangunan IKN yang baru saat ini masih terkendala berbagi hal yaitu wabah Covid-19.

Sehingga pemerintah pusat harus melakukan peninjauan ulang.

Baca Juga: Jelang Peletakan Batu Pertama Ibu Kota Negara, DPRD PPU Minta Perusahaan Nasional Akomodir Warga

Baca Juga: Persiapan Ibu Kota Negara di Kalimantan, Wagub Kaltim Hadi Bandingkan dengan Jurnalis Jakarta

"Dari sisi waktu karena covid-19. Ini memang mengubah seluruh rencana orientasi dan mengubah alokasi yang dimiliki oleh pemerintah. 

Jadi memang fokus pemerintah adalah dari awal 2020 adalah bagaimana kita semua bisa menyelamatkan rakyatnya dari wabah Corona," ujarnya. (*)

Berita tentang Ibu Kota Negara

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved