Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Serapan Anggaran OPD Pemprov Belum Maksimal, Hasanuddin: SIPPD yang Baru Jadi Penyebabnya

Komisi III DPRD Kaltim rapat kerja bersama Dinas Kehutanan Kaltim dan Dinas Lingkungan Hidup Kaltim di lantai 1 Gedung E DPRD Kaltim, Selasa

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas DPRD Kaltim
Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud. 

TRIBUNKALTIM.CO - Komisi III DPRD Kaltim rapat kerja bersama Dinas Kehutanan Kaltim dan Dinas Lingkungan Hidup Kaltim di lantai 1 Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (15/6/2021).

Pada kesempatan kali ini, Komisi III ingin mengetahui terkait pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana APBD Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2021 di organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Baca juga: Optimalkan Fungsi, BK DPRD Kaltim Bakal Lakukan Kunjungan ke DPRD Sulawesi Utara

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud saat ditemui awak media mengatakan, serapan anggaran OPD di Pemprov Kaltim yang rendah dipengaruhi oleh Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) yang baru dan membuat membuat seluruh OPD di Kaltim kebingungan dalam melakukan penyerapan anggaran.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019, SIPPD adalah jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat dengan menggunakan teknologi informasi sebagai dukungan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

"Semua dinas seperti itu, seperti BPKAD sampai berhutang ke BPD Kaltim karena belum bisa mencairkan dana," ucap Hasanuddin.

Hasanuddin menganggap jika dalam waktu dekat belum ada solusi dalam mengoperasikan (SIPPD), maka akan berakibat semakin menurunnya dana bagi hasil (DBH) dan pasti menumpuk karena tidak bisa dipakai.

"Kami bersama dengan OPD akan ke Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan untuk mencarikan solusi, karena semakin tahun menumpuk hingga Rp 200 miliar," tambah Hasanuddin.

Baca juga: Target Pertumbuhan Ekonomi Berubah, Pansus Revisi RPJMD Dibentuk

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaltim Ence Ahmad Rafiddin Rizal menjelaskan, penyerapan anggaran pada murni 2021 ini baru 15-20 persen saja dari total alokasi dana sebesar Rp 30 miliar.

"Kegiatan di APBD Murni 2021 terhambat karena masalah masih gagap sedikit dengan SIPPD, sehingga pencairan masih tersendat," ucap Rafiddin Rizal.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pelatihan operasional SIPPD, namun ada beberapa hal yang patut diperbaiki dan dikembangkan. (adv/hms7)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved