Berita Kaltim Terkini

Indeks Inovasi Rendah, Ketua FPKB DPRD Kaltim Syafruddin Minta Isran Noor Benahi Struktur OPD

Kepala Litbang Kemendagri Agus Fatoni mengeluarkan Indeks Inovasi Daerah tahun 2020. Dalam Indeks itu 5 provinsi dengan indeks inovasi terendah

Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Mathias Masan Ola
TRIBUNKALTIM.CO, JINO PRAYUDA KARTONO
Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim Syafruddin, TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kepala Litbang Kemendagri Agus Fatoni mengeluarkan Indeks Inovasi Daerah tahun 2020. Dalam Indeks itu, 5 provinsi dengan indeks inovasi terendah.

Dari kelima provinsi tersebut, Kalimantan Timur (Kaltim) masuk ke dalam posisi lima besar indeks inovasi terendah.

Hal tersebut juga mendapat komentar dari berbagai pihak, termasuk Fraksi PKB DPRD Kaltim.

Ketua Fraksi PKB Syafruddin, Jumat (18/6/2021) mengatakan rendahnya Indeks Inovasi itu harusnya menjadi catatan bagi Gubernur Kaltim Isran Noor.

Salah satu catatan yang sebaiknya dikerjakan Isran Noor adalah merestrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah pemprov Kaltim.

Baca juga: Kaltim Dapat Indeks Inovasi Terendah dari Kemendagri, Pengamat Unmul: Tidak Perlu Malu Mengakui

Restrukturisasi tersebut yaitu dengan memilih kepala-kepala yang ada di masing-masing dinas sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Namun, Syafruddin menilai beberapa OPD dipimpin oleh orang yang tidak sesuai dengan kemampuannya.

"Misalnya menempatkan Saaduddin sebagai kepala BPKAD adalah langkah yang super keliru karena basic Saadudin itu adalah pemeriksa, penilai,pengawas, mengawasi," jelasnya.

"Tiba-tiba sekarang diberi kewenangan untuk mengeksekusi pasti tidak nyambung tugas dan kewenangan dia dengan mentalnya jadi semua pekerjaan di anggap keliru dan cenderung salah," ucapnya.

Baca juga: Pokja 30 Minta Pemprov Kaltim Lebih Inovatif, Naikkan Indeks Daerah di Litbang Kemendagri

Selain itu ia menilai Isran Noor selalu berikan keleluasaan kepada anak buahnya dengan sebebas-bebasnya.

Dengan adanya pemberian kebebasan tersebut seharusnya Isran Noor memberikan evaluasi kepada masing-masing OPD-OPD yang ada.

Sehingga hal tersebut menjadi acuan dalam membenahi serta peningkatan pelayanan dan inovasi daerah.

Jika hal tersebut dilakukan maka tidak memungkinkan popularitas Isran Noor di kancah nasional bisa sebanding beberapa kepala daerah lainnya.

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved