Berita Samarinda Terkini

Kaltim Dapat Indeks Inovasi Terendah dari Kemendagri, Pengamat Unmul: Tidak Perlu Malu Mengakui

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri) mengeluarkan hasil Indeks Inovasi daerah tahun 2020.

Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Mathias Masan Ola
TRIBUNKALTIM.CO/HO
Akademisi Unmul Herdiansyah Hamzah. TRIBUNKALTIM.CO/HO 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri) mengeluarkan hasil Indeks Inovasi daerah tahun 2020.

Kepala Badan Litbang Kemendagri dalam situsnya www.litbang.kemendagri.go.id/, Kamis (17/6/2021). Agus Fatoni menyampaikan, terdapat 5 provinsi yang memiliki nilai indeks inovasi terendah.

Dari kelima provinsi tersebut antara lain Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, Maluku, Kalimantan Timur, dan Gorontalo.

Hal tersebut mendapat tanggapan dari pengamat di Kaltim.

Baca juga: Kembangkan Inovasi Mahasiswa, ITK Borong Juara Pertamina Innovation Project 2021

Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah, Jumat (18/6/2021) mengatakan keluarnya hasil indeks tersebut sebagai sebuah catatan yang perlu diperbaiki oleh pemerintah provinsi Kaltim.

Untuk itu ia berharap pemerintah segera melakukan pembenahan dari seluruh sektor lini.

"Tidak perlu malu untuk mengakui kalau memang Pemerintah sangat tertinggal dalam hal inovasi terobosan kebijakan," ujarnya.

"Lemahnya inovasi ini bertautan dengan buruknya sistem pelaporan, dan minimnya riset dan kajian untuk menopang terobosan kebijakan Pemerintah," ucap Herdiansyah Hamzah.

Untuk itu ia menilai kedepannya pemerintah segera melakukan pembenahan dari segi riset maupun kebijakan-kebijakan yang inovatif serta tepat sasaran.

Baca juga: Program KLIK ME Masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik, Pemkab Kukar Raih Penghargaan KemenPAN-RB

Selain inovasi dalam pelayanan publik juga harus ditingkatkan agar masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat khususnya di era digital ini.

"Dalam hal riset dan kajian misalnya, harus benar-benar diarahkan untuk mendorong terobosan kebijakan yang menjawab kebutuhan publik," ujarnya.

"Bukan riset yang sekedar base on project. Begitupun dengan tata kelola data, harus ada terobosan sistem data yang fleksibel, transparan, real time, dan mudah diakses publik," ucap Herdiansyah Hamzah.

Baca juga: Lewat Ojol Berlian dan Pahala, Hadi Optimis Kaltim Masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2020

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved