Bukan PPKM, Akhirnya IDI Sarankan Pemerintah Jokowi Lockdown 2 Pekan, 4 Alasan Genting Soal Covid-19

TRIBUNKALTIM.CO - Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyarankan Pemerintahan Jokowi menempuh opsi lockdown.

Diketahui, saat ini Indonesia mengalami lonjakan kasus baru Virus Corona.

Terlebih, saat ini Varian Delta yang bermula di India dan lebih ganas sudah menular di Tanah Air.

Sejak awal pandemi, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menolak opsi lockdown.

Pemerintah memilih skema Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang kemudian direvisi menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM).

Di Jakarta misalnya, dengan kasus  baru berkisar 5 kasus Virus Corona sehari, hanya menempuh opsi perpanjangan PPKM.

Baca juga: Jakarta Gawat, Politikus PDIP Heran Anies Baswedan Tak Tarik Rem Darurat, Sempat Dipanggil Jokowi

Terbaru, Satgas Covid-19 IDI menyarankan Pemerintah Jokowi menempuh opsi lockdown karena dinilai ampuh mengendalikan pandemi.

Diketahui, banyak negara  di luar negeri menempuh opsi lockdown sementara waktu untuk mencegah meluasnya penuralan Virus Corona.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zubairi Djoerban beri saran pemerintah untuk memberlakukan lockdown wilayah Indonesia selama dua minggu.

Hal tersebut dilakukan agar penyebaran kasus Covid-19 bisa ditekan.

Dengan lockdown, kata Zubairi, keterpenuhan fasilitas kesehatan (faskes) dapat terselamatkan.

Tentunya, penerapan lockdown ini dinilai akan menahan kasus Covid-19 agar tak kembali melonjak.

Saran itu disampaikan Zubairi lewat akun Twitter-nya, @ProfZubairiDjoerban, Senin (21/6/2021).

"Saran saya. Lebih bijaksana bagi Indonesia untuk terapkan lockdown selama dua minggu. "

"Untuk apa? Memperlambat penyebaran, meratakan kurva, menyelamatkan fasilitas kesehatan."

"Dan yang pamungkas: menahan situasi pandemi jadi ekstrem--yang akan membahayakan lebih banyak nyawa," tulisnya.

Diketahui sebelumnya, lonjakan kasus Covid-19 membuat semua ketersediaan ruang rawat rumah sakit (RS) di seluruh Indonesia nyaris penuh, terutama di pulau Jawa.

Menurut laporan terakhir tertanggal 19 Juni 2021, tingkat bed occupany rate (BOR) atau tempat rawat hunian RS skala nasional mencapai 61,81 persen.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Lia G. Partakusuma.

"Kami ingin informasikan kepada masyarakat, bahwa saat ini RS sudah nyaris penuh, terutama di Jawa," jelas Lia, dikutip dari tayangan TvOne ,Minggu (20/6/2021).

Lanjut Lia, melonjaknya kasus covid-19 ini tak diduga oleh sejumlah RS.

Sehingga, beberapa RS di daerah belum siap menyediakan fasilitas kesehatan (faskes) Covid-19.

Khususnya, bagi RS di wilayah regional.

"Ini tidak terduga buat kami, tiba -tiba ada lonjakan pasien yang masuk satu minggu ini. "

"Ini membuat beberapa RS terutama daerah itu tidak siap untuk menyiapkan barang-barang atau keperluan untuk covid-19," kata Lia.

Baca juga: GAWAT! INILAH Daftar Daerah yang BOR Rumah Sakit 80-100 Persen, PERSI: Kewalahan Terima Pasien Covid

Bahkan, kata Lia, beberapa RS mengalami kekurangan tabung oksigen untuk pasien Covid-19.

"Memang sudah ada yang melaporkan bahwa mereka seperti kekurangan tabung oksigen, dan ini sudah disupport dengan kita minta percepatan pengiriman oksigen tersebut ke daerah yang membutuhkan," imbuh dia.

Kondisi tersebut hanya dialami oleh beberapa RS di wilayah kota kecil.

Saat ini, faskes untuk Covid-19 lainnya, seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan obat-obatan masih terpenuhi.

Akan tetapi, hal itu tak menutup kemungkinan kebutuhan faskes untuk Covid-19 akan naik, jika beriringan dengan adanya lonjakan kasus Covis-19 lagi ke depannya.

"Tidak bisa disangkal kebutuhan ini segera dan melonjak lagi. Kami khawatir, kami tidak bisa segera mendatangkan kebutuhan tersebut dalam waktu cepat," tandasnya.

Arahan Jokowi ke Pemprov DKI

Dipanggil Jokowi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan pihaknya mengikuti arahan Presiden Joko Widodo dalam mengatasi lonjakan kasus Covid-19.

Padahal, kebijakan untuk menarik rem darurat (emergency brake policy) dianggap efektif meredam penyebaran Covid-19.

Karena melalui kebijakan rem darurat, kegiatan masyarakat akan dibatasi secara ekstrem.

Dimulai dari transportasi, tempat usaha, pendidikan, sosial-budaya, hiburan dan sebagainya.

Namun, dampaknya luar biasa pada sektor ekonomi, yang saat ini sedang bersemi.

Akhirnya, Pemprov DKI Jakarta tetap menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

Kebijakan ini berlaku selama dua pekan dari Selasa (15/6/2021) sampai Senin (28/6/2021) mendatang.

“Kami sudah keluarkan PPKM dua pekan ke depan, jadi masih tetap seperti yang kemarin,” ujar pria yang akrab disapa Ariza ini.

“Kemarin (Selasa, 15/6/2021) kami dipanggil pak Presiden untuk mengikuti arahan beliau, pertama optimalisasi implementasi di lapangan,” lanjut Ariza.

Kemudian, kata dia, Jokowi juga meminta jajaran Forkopimda DKI untuk menghadirkan aparat sebanyak mungkin di tengah masyarakat sambil melakukan razia dan pengawasan.

Terutama di tempat-tempat yang berpotensi terjadi kerumunan, interaksi dan mobilitas yang tinggi.

Baca juga: Indonesia Dapat 10 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Lagi, Berkat Upaya Eksplorasi Produk Dalam Negeri

“Arahan pak Presiden juga terus meningkatkan penggunaan masker bagi seluruh warga Jakartaa,” ujarnya.

“Beliau mengingatkan bahwa penggunaan masker itu yang benar, karena 98 persen menjaga kita, jadi bocornya cuma dua persen,” imbuh Ariza.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga harus menggiatkan program vaksinasi demi melindungi masyarakat dari paparan Covid-19.

“Jakarta harus segera melakukan upaya yang luar biasa dalam rangka mencapai 7,5 juta sampai bulan Agustus,” ungkapnya.

(*)

Artikel ini telah tayang dengan judul Tekan Lonjakan Kasus Covid-19, Satgas IDI Sarankan Pemerintah Lockdown 2 Minggu, https://www.tribunnews.com/corona/2021/06/21/tekan-lonjakan-kasus-covid-19-satgas-idi-sarankan-pemerintah-lockdown-2-minggu?page=3.