Guru PAUD Swasta PPU: Kalau Pemerintah Terlalu Miskin untuk Bantu Kami Ngomong dari Awal

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM- Sebanyak 360 guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), kembali mengadukan nasibnya atas hak gaji yang belum diterima selama enam bulan sejak Januari hingga Juni 2021.

Ratusan guru PAUD tersebut kembali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Senin (21/6/2021).

RDP pertama kali dilakukan pada pekan lalu, Senin (14/6) dan hasil dari rapat tersebut belum menemui titik akhir.

Baca juga: Kadisdikpora PPU Sebut Masalah Gaji PAUD Swasta Adalah Urusan Yayasan

Karena  pihak Disdikpora PPI tidak hadir dalam rapat dengan alasan sedang melakukan perjalanan dinas.

Seorang guru dari PAUD Cemerlang Penajam Ida Tuti Rusintan menyayangkan, pihak pemerintah daerah bahwa  masalah yang dihadapi bagi guru PAUD sulit diselesaikan.

"Kenapa sampai 6 bulan, kenapa masalah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, read) lain mudah selesaikan, tetapi kenapa masalah kami tidak," ujar Ida, dengan raut muka sedih.

Menurut Ida, dalam menyelesaikan masalah tersebut sudah semestinya Pemerintah Daerah dapat memberikan solusi serta dapat menyelesaikan dengan berbagai cara.

"Pemerintah banyak cara untuk membantu kami. Hibah ke yayasan bukan hal yang baru. PAUD di PPU hanya dua yang negeri. Bagaimana mau bagus pendidikan kalau guru gajinya rendah," ujarnya.

Baca juga: DPRD PPU Pertanyaan Alasan Gaji Guru PAUD Selama 6 Bulan Belum Dibayarkan

"Kalau pemerintah terlalu miskin untuk membantu kami, ngomong dari awal," imbuhnya.

Saat ini anggota DPRD PPU masih mempertanyakan besaran gaji yang akan diberikan kepada para guru PAUD swasta kepada pemerintah daerah.

"Untuk Perda PAUD kami suport untuk perlindungan kami," kata dia. (*)

Berita tentang Penajam