Gubernur Kaltara Ajak Berau Gabung, Wabup Gamalis Sebut Tak Mau Gegabah tapi Tetap Ada Kemungkinan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB– Belum lama ini Gubernur Kaltara Zainal Paliwang mengajak Pemkab Berau untuk menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara.

Hal ini terdengar oleh Pemkab Berau, termasuk Wakil Bupati Berau, Gamalis.

Gamalis mengakui apa yang dilakukan Pemprov Kaltara merupakan hal yang wajar dan lumrah agar terjadi perluasan daerah yang tentu akan berdampak terhadap dana bagi hasil dan lain sebagainya bagi Kaltara.

Tetapi Pemerintah Kabupaten Berau sampai dengan saat ini belum terpikirkan untuk menerima tawaran itu.

Alasannya karena sifat tawaran ini disampaikan dalam forum silaturahmi pada saat Gubernur Kaltara bersilaturahmi ke rumah Bupati Berau beberapa waktu lalu.

Baca juga: Berau Ditunjuk jadi Tuan Rumah Pekan Olahraga Provinsi, DPRD Beri Catatan soal Kesiapan Anggaran

“Jadi dari sisi Pemda Berau belum terlalu menjadikan ini sebagai hal serius. Itu dikarenakan tadi, masih di dalam wacana pembicaraan. Belum ada tahap pertemuan dua pemerintahan,” ujarnya, Rabu (23/6/2021).

Sehingga apa yang menjadi keinginan Gubernur Kaltara, menurut Gamalis sangat wajar.

Apalagi, pada masa awal rencana pembentukan Kaltara, Berau salah satu kabupaten yang sangat diinginkan untuk bergabung.

Kemudian jika melihat rencana itu, dia bersama Bupati Sri Juniarsih tidak akan gegabah dalam mengambil sikap karena masih banyak yang harus menjadi pertimbangan sebelum bergabung ke Kaltara.

“Dulu Berau awal pembentukan Kaltara sebatas mendukung, tapi akhirnya tidak bergabung. Tentu tidak bergabungnya ini ada banyak faktor,” ucapnya.

Pertama, kata Gamalis, bergabungnya Berau dalam sebuah daerah otonomi baru (DOB), bukan hanya emosional yang dipikirkan, tapi ada perhitungan yang menjadi pertimbangan.

Baca juga: Bupati Berau Dukung Kampung Gurimbang sebagai Desa Cantik, Jadi Pilot Project

Di antaranya, kemampuan ekonomi warga, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luasan Berau maupun Kaltara, keamanan, kemampuan keuangan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang utama.

Ketika ingin bergabung, itu menjadi bagian-bagian pertimbangan.

Memang pasti akan ada sisi negatif dan positif. Jika ibu kota berada di Bulungan akan jauh lebih mudah komunikasi dengan provinsi.

“Tapi ada hal lain yang betul-betul harus dipikirkan dengan matang,” tegasnya.