Kaltim Urutan Kedua Nasional Positif Covid-19, Komisi IV DPRD Segera Panggil Satgas Covid-19

TRIBUNKALTIM.CO - Sebaran kasus Covid-19 di Kaltim kian memprihatinkan.

Alokasi anggaran yang cukup besar belum mampu mengurangi tren angka terkonfirmasi positif di Kaltim.

Kaltim disebut masuk urutan kedua secara nasional angka terkonfirmasi positif Covid-19.

Menangapi hal itu, Komisi IV DPRD Kaltim merencanakan pekan depan akan mengundang Satgas Covid-19 untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP).

Demikian disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub.

Baca juga: Komisi I dan KPID Kaltim Kunker ke DPRD Sulsel, Sharing tentang Organisasi dan Regulasi Penyiaran

Dikatakan Rusman, sapaan akrabnya, pihaknya dalam waktu dekat akan mengundang Satgas Covid-19 untuk melakukan RDP membahas sejauh mana penanganan Covid-19 di Kaltim.

"Termasuk, apa persoalan atau kendala yang dihadapi. Karena faktanya, terkesan bukannya tambah waspada kita ini, tapi malah melemah dan menganggap Covid-19 ini biasa-biasa saja," ujarnya.

Dijelaskannya bahwa dalam beberapa pekan terakhir, Kaltim mendapat urutan ke dua secara nasional angka harian yang terpapar.

Oleh karena itu, menurut Rusman, ada sesuatu yang tidak jalan dalam penanganan Covid-19 di Kaltim ini.

"Bisa saja karena kelengahan masyarakat, bisa juga karena memang kelemahannya ada pada pemerintah," sebut Rusman.

Karena itu, kata politikus PPP tersebut, persoalan Covid-19 tidak bisa hanya mengharapkan pemerintah.

Tetapi harus ada kerja sama dan membangun kesadaran bersama.

"Tetapi perlu juga diingat, kesadaran terbangun tidak bisa menunggu masyarakat tersadar sendiri. Tugas pemerintah lah yang melakukan itu," ujarnya.

Baca juga: Seno Aji Hadiri Gelar TTG VII Provinsi Kaltim, Berharap UMKM Implementasikan Teknologi di Daerah

Menurutnya, ada dua polarisasi dalam masyarakat yang saat ini terjadi, yakni masyarakat yang pada tingkat kesadaran yang cukup baik dan siap berpartisipasi serta menerapkan prokes.

Selain itu, kata dia, masyarakat hari ini kebingungan, siapa yang mau diikuti.

Di antara sesama pemerintah saja ,sebut Rusman, masih ada yang tidak satu pemahaman dalam konteks Covid-19 ini.

Masing-masing punya pandangan sendiri-sendiri.

"Tidak adanya bahasa yang sama, yang membuat masyarakat bingung, sehingga yang terjadi masyarakat memilih jalannya sendiri," jelasnya. (adv)