Bukan 12 Juli, Rapat dengan Jokowi, Menkes Umumkan Jadwal Terbaru Vaksin Berbayar di Kimia Farma

TRIBUNKALTIM.CO - Rencana Pemerintah menjual vaksin via BUMN Kimia Farma menuai pro dan kontra.

Vaksin Covid-19 mandiri tersebut sedianya mulai dipasarkan 12 Juli ini.

Namun, belakangan program vaksin berbayar tersebut akhirnya ditunda.

Penundaan ini disampaikan Menteri Kesehatan ( Menkes) Budi Gunadi Sadikin usai rapat bersama Presiden Joko Widodo ( Jokowi).

Sebelumnya, janji Presiden Jokowi soal vaksin gratis untuk masyarakat menuai sorotan setelah prorgam vaksin berbayar diumumkan.

Diketahui, vaksin berbayar ini menggunakan vaksin jenis Sinopharm dari China.

Harganya satu paket hampir berkisar di angka Rp 870.000.

Baca juga: Kimia Farma Jualan Vaksin Covid-19, Andi Arief Singgung Bantuan Internasional, Janji Jokowi Diungkit

Semula pemasaran vaksin tahap pertama ini hanya ada di 8 outlet Kimia Farma di wilayah Jawa dan Bali.

Dilansir dari Tribunnews.com dalam artikel berjudul Menkes Tegaskan Vaksin Berbayar akan Dimulai Bila Vaksinasi Gratis Berjalan Masif,

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan program vaksin berbayar alias mandiri baru akan dimulai setelah program vaksinasi gratis dari pemerintah berjalan masif.

Hal itu dikatakan Budi usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin, (12/7/2021).

"Sebagai informasi ini juga akan dimulai di saat di mana vaksin pemerintah sudah mulai masif jumlahnya," kata Budi.

Hanya saja mantan Wakil Menteri BUMN tersebut tidak merinci berapa angka vaksinasi yang telah dicapai.

Sehingga dapat dikategorikan masif untuk kemudian menjadi momentum dimulainya vaksinasi berbayar dengan nama program vaksinasi gotong royong individu tersebut.

Budi hanya menjelaskan bahwa vaksinasi berbayar baru akan dimulai setelah akses masyarakat terhadap vaksin besar.

"Kita bulan ini akan dapat 30 juta (dosis vaksin) bulan depan akan dapat 40 juta dan seterusnya 50 juta sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar.

Sedangkan masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain juga tersedia sehingga opsinya semuanya tersedia," katanya.

Rencana Sebelumnya

Sebelumnya, pemerintah mengizinkan pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Individu, yang secara resmi digelar pada hari ini, Senin 12 Juli.

PT Kimia Farma Diagnostika (KFD) menyediakan 8 klinik di 6 kota di Jawa dan Bali.

Adapun harga vaksinasi Covid-19 telah tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan, harga vaksin Sinopharm dosis lengkap berdasarkan KMK tersebut adalah 879.140.

Dengan rincian, harga vaksin per dosis sebesar 321.660, kemudian ditambah harga layanan sebesar 117.910. Total 1 (satu) dosis sebesar 439.570. Satu orang membutuhkan dua dosis sehingga total seorang penerima vaksin lengkap harus membayar 879.140.

Keputusan pemerintah tersebut kemudian mendapat kritikan banyak pihak, diantaranya anggota DPR dan YLKI.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan vaksin gotong royong yang berbayar dijual di apotek-apotek tertentu harus ditolak.

“Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas.

Karena itu, vaksin berbayar harus ditolak,” kata Tulus dalam keterangannya, Minggu (11/7/2021).

Dia menilai kebijakan ini bisa jadi hanya akan makin membuat masyarakat malas untuk melakukan vaksinasi.

Menurutnya, yang digratiskan saja masih banyak yang malas (tidak mau), apalagi vaksin berbayar.

“Dan juga membingungkan masyarakat, mengapa ada vaksin berbayar, dan ada vaksin gratis.

Dari sisi komunikasi publik sangat jelek,” tutur Tulus.

Banyaknya protes serta pertanyaan dari masyarakat membuat PT Kimia Farma (Persero) Tbk memutuskan menunda penyelenggaraan vaksin Covid-19 .

Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro beralasan, besarnya animo dan pertanyaan yang masuk mengenai vaksinasi membuat layanan vaksinasi harus ditunda

"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (12/7/2021).

Meski demikian Ganti menuturkan, pihaknya masih akan melakukan sosialisasi vaksinasi berbayar ini kepada masyarakat.

"Besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat Manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta," kata Ganti.

Ia pun menuturkan penundaan dilakukan sampai waktu yang belum bisa ditentukan. 

Baca juga: Syarat Masuk Balikpapan saat PPKM Darurat, Wajib Tunjukkan Sertifikat Vaksin

Janji Jokowi

Dilansir dari Wartakota.com dalam artikel berjudul Perusahaan BUMN Jualan Vaksin, Pidato Janji Jokowi Gratiskan Vaksin untuk Masyarakat Viral, Politisi Partai Demokrat Andi Arief menyoroti penjualan vaksin Covid-19 oleh salah satu perusahaan BUMN yakni Kimia Farma.

Andi Arief heran, mengapa Presiden Joko Widodo menyetujui manuver perusahaan pelat merah itu untuk menjual vaksin.

Saya percaya vaksin bantuan internasional akan disuntikkan ke rakyat.

Tapi di tengah iklim korupsi saat ini bagimana agar rakyat tahu bahwa yang dijual di Kimia Farma bukan vaksin bantuan internasional.

Lagian Pak Jokowi sempet-sempetnya terpikir dan menyetujui jualan vaksin ke rakyat," tulis Andi Arief di akun Twitternya, Minggu (11/7/2021).

Sementara itu, di saat ramai dikabarkan penjualan vaksin di Kimia Farma, beredar kembali video berisi pidato presiden Jokowi saat menjanjikan vaksinasi gratis untuk warga.

"Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara.

Dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis.

Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," ujar Jokowi dalam video itu.

"Untuk itu saya instruksikan, dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementrian, lembaga dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021," tutup Jokowi.

(*)