Berita DPRD Kukar

Gelar Paripurna LKPj APBD 2020, Fraksi DPRD Kukar Pertanyakan soal Penanganan Covid-19

DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan Pemkab Kukar.

Penulis: Aris Joni | Editor: Diah Anggraeni
Tribun Kaltim/Aris Joni
Suasana rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan Pemkab Kukar. Kegiatan digelar Senin (12/7/2021) hari ini di Gedung Paripurna DPRD Kukar. 

TRIBUNKALTIM.CO - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan Pemkab Kukar.

Nota penjelasan itu terkait rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020.

Kegiatan itu digelar di ruang paripurna pada Senin (12/7/2021) hari ini.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid didampingi Wakil Ketua I DPRD, Alif Turiadi serta dihadiri fraksi-fraksi dan Pemkab Kukar.

Baca juga: Pansus RTRW DPRD Kukar Canangkan Marangkayu Jadi Kawasan Industri

Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid mengatakan, beberapa fraksi menyoroti beberapa hal berkenaan dengan realisasi anggaran tahun 2020, yakni kegiatan yang dicanangkan pemerintah baik itu yang sudah terealisasi maupun belum.

Dengan adanya sorotan itu, ucap dia, diharapkan ke depannya program-program yang dicanangkan bisa berjalan sesuai harapan.

"Ini menjadi perhatian teman-teman di fraksi saat menyampaikan tadi," ujarnya.

Selain itu, juga dipertanyakan terkait sejauh mana pemerintah melakukan penanganan Covid-19 di Kukar selama tahun 2020 dan apa saja kendala yang dihadapi.

Dikatakan, hal itu menjadi perhatian DPRD agar pandemi Covid-19 segera teratasi.

"Kita berharap apa yang dilaksanakan di tahun 2020 menjadi pelajaran," ungkap Rasid.

Fraksi juga turut menyoroti masalah utang pemerintah kepada pihak ketiga pada tahun 2020 lalu.

Ia menuturkan, diharapkan hal itu tidak terulang kembali dan pembayarannya bisa tepat waktu.

Baca juga: Soal PPKM di Kukar, Wakil Ketua III DPRD Kukar Minta PPKM Tak Hambat Ruang Gerak Masyarakat

Tak sekadar menyoroti, fraksi-fraksi juga menyampaikan apresiasi terhadap Pemkab Kukar yang berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK dan diharapkan prestasi ini dapat dipertahankan.

"Ini menjadi pelajaran kita bersama untuk bisa memperbaiki kinerja sistem anggaran sehingga jangan sampai terjadi penumpukan utang di akhir tahun," pungkasnya. 

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved