Soal BLT dan BST bagi Warga Berau Terdampak Covid-19, Wakil Bupati Gamalis Berikan Jawaban

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Pemkab Berau hingga kini belum merencanakan untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk warga Berau yang saat ini terdampak pandemi Covid-19.

Menurut Wakil Bupati Berau, Gamalis yang dikonfirmasi pada Senin (12/7/2021) mengatakan, ia belum bisa memastikan apakah warga Berau akan mendapatkan BLT dan BST seperti tahun lalu.

Hal ini dikarenakan keuangan daerah masuh terganggu.

Dikemukakan, pada saat zoom meeting terakhir dijelaskan Pemerintah Pusat, masyarakat yang terdampak PPKM Mikro Darurat akan mendapatkan beras sebanyak 10 kilogram (kg).

"Hanya, hal itu belum tertulis, baru sebatas penyampaian lisan," jelasnya.

Baca juga: Pedagang Kaki Lima Minta Satgas Covid-19 Berau Berlaku Adil Saat Operasi Yustisi

Ia mengatakan, untuk sistem juknisnya belum diterima, jadi untuk mekanisme penyerahan bantuannya belum bisa dipastikan seperti apa, termasuk siapa saja yang berhak mendapatkannya.

"Siapa saja yang berhak menerima. Apakah hanya UMKM atau masyarakat tidak mampu. Dilihat lagi nanti juknisnya," paparnya.

Namun, dikatakannya, jika sudah ada petunjuk dari pemerintah pusat terkait mekanisme bantuan kepada masyarakat yang terdampak PPKM Mikro darurat, akan segera ditindaklanjuti melalui instansi teknis di lapangan.

“Itu jelas sudah pasti akan kami tindak lanjuti, sesuai dengan yang diarahkan pemerintah pusat,” katanya.

Sementara, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maulidyah mengatakan, untuk penggunaan anggaran Covid-19 saat ini, sudah diberikan ke beberapa SKPD, seperti Dinas Kesehatan, RSUD dr Abdul Rivai, dan BPBD sesuai dengan kegiatan peruntukannya, Ttrmasuk ke setiap kecamatan dan kelurahan dalam rangka membentuk posko-posko Satgas Penanggulangan Covid-19.

Baca juga: Kasus Penularan Covid-19 Meningkat, PPKM Darurat Diterapkan di Balikpapan, Bontang dan Berau

 
“Nilainya setelah melalui pergesaran kemarin sekira Rp 55 miliar, kemudian untuk yang melalui BTT itu saya lupa. Namun, untuk dana yang sudah dimasukkan ke beberapa kegiatan untuk OPD pengguna anggaran Covid-19, sekira Rp 69 miliar, itu sudah termasuk dari DBH DR (Dana Reboisasi),” jelasnya.

Maulidiyah menjelaskan, dari Rp 69 miliar tersebut, hingga sekarang belum ada permintaan dari masing-masing OPD pengguna anggaran, meskipun kegiatannya terus berjalan.

“Nanti kami akan lihat lagi. Jika nanti ada hal-hal yang darurat dan memerlukan biaya, akan dicarikan lagi dana tambahannya,” ucapnya. (*)