Beredar Kabar PPKM Darurat Ditambah 6 Minggu, Simak Penjelasan Pemerintah, Siapkan Skenario Terburuk

TRIBUNKALTIM.CO - Beredar kabar PPKM Darurat ditambah 6 minggu lagi.

Hal itu disebabkan karena mutasi Covud-19 varian delta cepat bermutasi.

Dampaknya penularan Covid-19 semakin cepat di berbagai kawasan tanah air.

Simak penjelasan pemerintah, informasinya mereka telah menyiapkan skenario terburuk apabial pandemi belum melandai hingga 20 Juli 2021 mendatang.

Dalam pertemuan belum lama ini di DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah tengah mempersiapkan rencana untuk menambah masa PPKM Darurat.

Rancangan atau rencana ini termaktub dalam bahan paparan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran ( Banggar) DPR RI hari ini, Senin (12/6/2021).

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," tertulis dalam paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip Kompas.com, Senin (12/7/2021).

Baca juga: Polisi Geruduk Gudang PT ASA di Kalideres, Timbun Obat Covid-19 Hingga Naikkan Harga 2 Kali Lipat

Skenario PPKM Darurat diperpanjang disiapkan jika risiko pandemi Covid-19 masih tinggi.

Dalam paparan juga disebutkan, PPKM Darurat sangat berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi.

Wanita yang akrab disapa Ani ini menyebut, PPKM membuat tingkat konsumsi masyarakat melambat, pemulihan ekonomi tertahan, dan pertumbuhan ekonomi kuartal III diprediksi melambat pada kisaran 4 persen - 5,4 persen.

Sebelumnya, pemerintah sudah menambah belanja di sektor kesehatan dan perlindungan sosial dalam program PEN.

Penambahan anggaran dua sektor tersebut berasal dari refocusing dan realokasi sektor lainnya, seperti bantuan UMKM dan Korporasi, serta program prioritas.

"Belanja APBN diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian. Diperlukan akselerasi vaksinasi, efektifitas PPKM Darurat, dan kesiapan sistem kesehatan," sebut paparan tersebut dikutip dari TribunJabar.id.

Baca juga: KABAR BAIK Menteri Jokowi Prediksi Pandemi Covid-19 Membaik dalam 5 Hari, Luhut Beber Syaratnya

Sebelumnya diberitakan, pemerintah memberlakukan masa PPKM Darurat dari tanggal 3-20 Juli 2021.

Bahkan, bermunculan isu PPKM Darurat akan diperpanjang hingga 17 Agustus 2021.

Namun hal itu dibantah oleh Juru Bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarves) Jodi Mahardi.

Pihaknya juga menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih sesuai dengan rencana awal di mana PPKM Darurat akan dilakukan dari tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

Baca juga: Mengenal Tikitalia, Skema Permainan ala Mancini Buat Italia Juara Euro 2021, Pengganti Catenaccio

Skenario Terburuk

Dilansir Kompas.com kasus Covid-19 di Indonesia terus melonjak tajam.

Dari hari ke hari, kasus bertambah mencatatkan rekor tertinggi.

Data terbaru pemerintah menunjukkan, terjadi penambahan 38.391 kasus baru Covid-19 dalam kurun waktu 24 jam, terhitung sejak Rabu (7/7/2021) hingga Kamis (8/7/2021) pukul 14.00.

Angka itu merupakan yang tertinggi sejak pandemi terjadi di Tanah Air.

Penambahan tersebut menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 2.417.788 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Tingginya penambahan kasus virus corona di Indonesia sebelumnya telah diprediksi oleh pemerintah.

Pada Senin (5/7/2021) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, ledakan kasus Covid-19 masih akan terjadi dalam 10-12 hari ke depan.

Ia bahkan memperkirakan, penambahan kasus bisa mencapai angka 40.000 dalam sehari.

Menyikapi hal itu, pemerintah mengaku telah merancang skenario seandainya pandemi terus mengalami perburukan.

"Kita sudah hitung worst case scenario. (Jika) lebih dari 40.000 (kasus dalam sehari) bagaimana suplai oksigen, bagaimana suplai obat, bagaimana suplai rumah sakit, sudah kami hitung," kata Luhut dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (6/7/2021).

Baca juga: Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Takjub Dengar Ceramah Cerdas Pendakwah Soal Polemik Masjid & Pasar

Lantas, skenario seperti apa yang dirancang pemerintah?

Fasilitas kesehatan

Lonjakan kasus Covid-19 berimbas pada meningkatnya angka keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) di rumah sakit rujukan virus corona maupun fasilitas kesehatan lainnya.

Untuk mencegah kurangnya fasilitas kesehatan, pemerintah melakukan pengalihan sejumlah bangunan menjadi rumah sakit darurat Covid-19 dan lokasi isolasi pasien, misalnya, asrama haji, rumah susun, hingga rumah sakit-rumah sakit milik TNI-Polri di berbagai daerah.

Upaya itu sudah mulai dilakukan.

Di DKI Jakarta misalnya, pemerintah menyiapkan Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur sebagai rumah sakit darurat Covid-19.

Kemudian, Rumah Susun Pasar Rumput di Jakarta Selatan dan Rumah Susun Nagrak di Jakarta Utara disiapkan sebagai tempat isolasi pasien Covid-19.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, pemerintah terus tengah berupaya meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan.

Hal itu salah satunya dilakukan dengan mengonversi tempat tidur di rumah sakit untuk pasien Covid-19.

Kemudian, mengatur distribusi pasien sesuai dengan gejala. Pasien kategori sedang dan berat dirawat di rumah sakit, sedangkan pasien yang tak bergejala dan kategori ringan diisolasi di fasilitas milik pemerintah atau rumah masing-masing.

Diupayakan pula untuk menambah jumlah tenaga kesehatan, dan melakukan penanganan pasien sedini mungkin.

"Serta menjamin penerapan manajemen pelayanan kesehatan yang baik dan merata secara nasional," kata Wiku dalam konferensi pers, Kamis (8/7/2021).

Baca juga: KABAR TERKINI Usai Paspampres dan Polisi Cekcok, Kompolnas Minta Petugas PPKM Lakukan Hal Ini

Stok Oksigen

Menghadapi seknario terburuk, pemerintah juga menyiapkan ketersediaan tabung oksigen.

Menko Marves Luhut mengatakan, seluruh produksi oksigen akan diperuntukkan bagi kebutuhan medis dalam 2 minggu ke depan.

Luhut mengakui bahwa beberapa sempat terjadi kekurangan suplai oksigen untuk kebutuhan medis.

Namun, sejak beberapa hari lalu pemerintah telah menambah stok oksigen yang didatangkan dari berbagai wilayah seperti Morowali, Cilegon, hingga Batam.

Ke depan, penggunaan oksigen akan diprioritaskan bagi pasien Covid-19 yang membutuhkan perawatan intensif.

Sementara itu, pasien yang bergejala ringan diarahkan untuk menggunakan oksigen konsentrator.

"Itu sekarang (oksigen konsentrator) sudah ada kita pesan 10.000 dan sebagian sudah mulai datang pakai pesawat Hercules dari Singapura dan juga kita akan ambil dari tempat lain bila kita rasakan masih ada kekurangan," kata Luhut, Selasa (6/7/2021).

Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi menyebut, kebutuhan Indonesia terhadap tabung oksigen akan terus meningkat sampai 1.700 ton oksigen per hari di tanggal 20 Juli 2021.

Diperkirakan, RI juga akan membutuhkan 4.700 oksigen konsentrator untuk menghadapi lonjakan kasus Covid-19.

Dedy menyebut, Menko Marves telah meminta Kementerian Perindustrian untuk lekas memenuhi stok oksigen.

Kemenperin juga diminta segera menyelesaikan persoalan produksi oksigen, iso tank, dan tabung oksigen.

Luhut juga telah meminta Kemenperin menyiapkan tiga kapal untuk memastikan ketersediaan liquid oxygen, baik yang dipenuhi melalui pasokan industri lokal maupun impor.

Pemerintah pun bakal mendatangkan 7.100 unit konsentrator oksigen dan menyiapkan 7 unit generator oksigen.

"Pesan Koordinator PPKM Darurat jelas dan tegas, mudahkan semua aturan untuk kelancaran suplai oksigen dan harus sesuai dengan acuan harga yang telah ditetapkan," kata Dedy, Kamis (8/7/2021).

Obat-obatan

Perihal obat-obatan, Luhut mengatakan, pemerintah akan memastikan ketersediaannya, termasuk paket obat ringan untuk pasien isolasi mandiri.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta masyarakat tak khawatir lantaran persediaan obat yang dimiliki pemerintah masih mencukupi.

"Pemerintah memastikan obat-obatan untuk pasien Covid-19 baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalaini isolasi mandiri cukup tersedia. Oleh karena itu saya meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir akan ketersediaan obat-obatan ini," kata Wiku, Selasa (6/7/2021).

Untuk mempermudah pasien mendapatkan obat, terhitung mulai 6 Juli 2021 Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan 11 platform telemedicine menyediakan layanan konsultasi dan obat gratis bagi pasien Covid-19 yang isolasi mandiri.

Ke-11 platform telemedicine itu juga terintegrasi dengan laboratorium tes PCR. Dengan demikian, pasien bisa melakukan tes PCR dari 11 platform telemedicine tersebut.

"Untuk tahap awal fasilitas ini hanya berlaku untuk area Jakarta," kata Wiku.

PPKM

Menghadapi lonjakan kasus, pemerintah juga menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Di Pulau Jawa dan Bali diberlakukan PPKM Darurat, sedangkan di luar Jawa-Bali diterapkan PPKM Mikro Baik PPKM Darurat maupun PPKM Mikro sama-sama membatasi kegiatan masyarakat pada sejumlah sektor seperti perkantoran, pendidikan, restoran, pusat perbelanjaan, wisata, transportasi, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan.

Sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut meminta agar pemerintah daerah bersama TNI dan Polri terus melakukan pengawasan PPKM agar berjalan sesuai dengan aturan.

Aparat kepolisian pun bakal terus melakukan penyekatan di titik-titik jalan untuk mengurangi mobilitas masyarakat.

Dalam melakukan pemantauan mobilitas penduduk, pemerintah memanfaatkan Google Traffic, Facebook Mobility, hingga Night Light NASA.

"Menurut analisis kami dibutuhkan penurunan mobilitas minimal 30 persen dan ini sudah kita brief ke semua teman polisi maupun TNI dan para gubernur dan juga para bupati, wali kota. 30 persen untuk menurunkan kenaikan kasus," kata Luhut.

Ia mengatakan, pemerintah juga membuka peluang bantuan dari negara tetangga seperti Singapura dan Tiongkok untuk menghadapi lonjakan pandemi.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat tak khawatir terkait hal ini.

Warga juga diwanti-wanti untuk mematuhi aturan PPKM Darurat.

"Jadi semuanya kekuatan kita kerahkan, jadi jangan ada yang menganggap underestimate bahwa Indonesia ini tidak bisa mengatasi masalah," kata Luhut. (*)