PPKM Darurat Bakal Diperpanjang, Menko PMK: Jokowi Minta Perbanyak Bansos dan Percepat Vaksinasi

TRIBUNKALTIM.CO - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bakal diperpanjang.

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

Muhadjir Effendy mengumumkan PPKM Darurat diperpanjang hingga akhir Juli 2021.

Baca juga: Pedagang Warkop Tersandung Hukum, Siram Petugas saat Penertiban PPKM Darurat

Sebelumnya, PPKM Darurat berlaku mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

Artinya PPKM diperpanjang 11 hari.

Muhadjir Effendy juga menyebut Presiden Joko Widodo meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk memperbanyak bantuan sosial selama PPKM Darurat diberlakukan.

"Bapak Presiden sudah memutuskan bahwa PPKM Darurat ini akan diperpanjang sampai akhir Juli," kata Muhadjir dalam rekaman suara yang diterima Tribunnews, Jumat (16/7/2021), Seperti dilansir dari Tribunnews.com dalam artikel berjudul Menko PMK: Jokowi Sebut Perpanjangan PPKM Darurat Banyak Risiko.

Muhadjir mengungkapkan keputusan itu diambil dalam rapat kabinet terbatas setelah melihat situasi pandemi saat ini.

Baca juga: TERJAWAB Apakah PPKM Darurat Diperpanjang Lagi/Tidak, Cek 6 Bantuan dan Syarat Perjalanan

Meski belum sepenuhnya pasti, Muhadjir menyebut keputusan perpanjangan PPKM Darurat akan diumumkan secara resmi.

Ia menambahkan, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), perpanjangan PPKM Darurat ini memiliki banyak risiko.

Mengutip Tribunnews, termasuk bagaimana cara menyeimbangkan standar PPKM, bantuan sosial, dan mendisiplinkan masyarakat agar patuh protokol kesehatan.

"Tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan perpanjangan ini memang banyak risiko."

"Termasuk bagaimana supaya seimbang antara meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar PPKM dan bantuan sosial," bebernya.

Baca juga: INILAH ISI Surat Terbuka Didi Riyadi untuk Jokowi di IG, Tolak Wacana Perpanjangan PPKM Darurat

Karena itu, Jokowi telah memberikan arahan pada jajaran kabinetnya, termasuk Menteri Sosial, Tri Rismaharini, dan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

Muhadjir mengungkapkan, Jokowi meminta Risma agar mempercepat dan memperbanyak bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak PPKM Darurat.