Breaking News:

Berita Samarinda Terkini

Bahas Aset Daerah dalam Webinar KPK RI, Walikota Andi Harun Beberkan 5 Langkah Amankan Aset

Walikota Samarinda, Andi Harun menjadi pembicara di acara Webinar dan diskusi media yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, K

Penulis: Hanifan Ma'ruf | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/HANIVAN MA'RUF
Walikota Samarinda, Andi Harun menjadi pembicara dalam Webinar KPK RI tentang penertiban aset daerah, Kamis (22/7/2021). TRIBUNKALTIM.CO/HANIVAN MA'RUF 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Walikota Samarinda, Andi Harun menjadi pembicara di acara Webinar dan diskusi media yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kamis (22/7/2021).

Dalam agenda webinar yang bertema "Penertiban dan Optimalisasi Aset Daerah Melalui Strategi Pencegahan dan Penindakan Korupsi" tersebut dihadiri oleh Walikota Andi Harun secara virtual dari ruang Command Centre Balai Kota Samarinda.

Sesuai dengan temanya, Andi Harun berbicara tentang perjalanan dan tantangannya sebagai Walikota Samarinda dalam melakukan penertiban aset daerah.

Sekadar diketahui, sejak dilantik pada bulan Februari 2021 lalu, Andi Harun gencar melakukan penertiban aset daerah di Samarinda hingga saat ini.

Dalam agenda tersebut Walikota Samarinda membeberkan tahapan-tahapan yang dilakukannya saat melakukan penertiban aset.

Baca juga: Pemkot Samarinda Berencana akan Ambil Alih Kantor Golkar Kaltim, Minta Dikosongkan pada 27 Juli

"Kita menemukan fakta dari dokumen yang kita miliki bahwa aset Pemkot Samarinda sangat besar dan banyak, jika ini dilakukan pengendalian dan optimalisasi, tentu bisa menjadi nilai tambah bagi peningkatan pendapatan daerah," papar Andi Harun pada acara tersebut.

"Ada lima langkah yang kita lakukan dalam penertiban aset yaitu, inventarisasi aset, penilaian aset, optimalisasi, pembuatan sistem informasi aset, dan monitoring pengendalian aset," jelasnya.

Menurut Andi Harun dalam melakukan inventarisir aset daerah yang tercatat dimiliki oleh Pemkot Samarinda, pihaknya seringkali menemukan fakta-fakta yang menyalahi regulasi atau dokumen perjanjian terutama bagi aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

"Kita temukan aset yang legalitasnya ada, dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun tidak pernah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut. Sehingga kita lakukan penelusuran terhadap dokumen perjanjian yang ada untuk dilakukan evaluasi dan penertiban," tuturnya.

Sebagai contoh Mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim tersebut menyebutkan pengelolaan parkir di Pasar Pagi yang baru saja dilakukan sidak Rabu (21/7/2021) kemarin.

Baca juga: Ketua Golkar Kaltim Temui Walikota Samarinda, Minta Waktu untuk Pindah dari Gedung Sekretariat

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved