Bulungan Masuk Perpanjangan PPKM Mikro, Pemprov Kaltara akan Perketat Jalur Masuk Antarprovinsi

TRIBUNKALTM.CO, TANJUNG SELOR - Kabupaten Bulungan kembali masuk dalam wilayah yang menerapkan perpanjangan Pengetatan PPKM Mikro hingga 25 Juli mendatang.

Di mana berdasarkan asesmen yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Kabupaten Bulungan masuk dalam asesmen Level 3 atau terdapat 50-150 kasus Covid-19 per 100.000 penduduk, dan 10-30 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100.000 penduduk, dengan 2-5 kasus meninggal per 100.000 penduduk.

Menanggapi hal ini, Sekprov Kaltara Suriansyah mengatakan, pihaknya akan memperketat jalur pintu masuk antarprovinsi, khususnya yang berbatasan dengan Kabupaten Berau, Kaltim.

"Untuk wilayah Berau-Bulungan memang kita lakukan pembatasan dan memperketat," ujar Suriansyah, Rabu (21/7/2021).

"Dan kita juga minta Pemkab Bulungan juga membantu memperketatnya," tambahnya.

Baca juga: Virus Corona Varian Delta Terdeteksi Masuk di Kaltara, Kabupaten Tana Tidung Terbanyak

Suriansyah juga berharap, agar masyarakat bisa bekerja sama dalam menurunkan kasus Covid-19 di wilayah Bulungan.

"Kami harap masyarakat bisa bekerja sama agar bisa berupaya menurunkan penyebarannya," ucapnya.

Sementara itu Kepala Dishub Kaltara, Taupan Madjid mengatakan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan tes antigen, bagi warga yang hendak memasuki Kaltara.

Lantaran, menurut Taupan, yang perlu diwaspadai adalah pelaku perjalanan yang hendak memasuki wilayah Kaltara.

"Untuk di daerah sendiri, kita lakukan cek poin saja, dan memeriksa antigen untuk warga yang masuk ke Kaltara," kata Taupan Madjid.

"Karena yang dari luar yang kita waspadai, seperti yang kita khawatirkan itu dari Berau. Jadi kalau di Berau ada cek poin, di kami juga cek poin," tuturnya.

Baca juga: Virus Corona Varian Delta Terdeteksi di Kaltara, Jubir Satgas Covid-19 Anjurkan Pakai Masker 2 Lapis

Terkait perjalanan antarkabupaten/kota di Kaltara, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan dari masing-masing daerah.

"Untuk aglomerasi, kita kembalikan pada kebijakan daerah masing-masing," ujarnya. (*)