Pengelolaan Aset Jadi Sumber PAD, Pengamat Ekonomi Unmul Sarankan Peran Perusda Diperkuat

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Kota Samarinda saat ini memiliki banyak aset.

Namun selama transisi pemerintahan beberapa aset tersebut malah dikelola oleh orang ketiga.

Sementara itu pemerintah di bawah kepemimpinan Andi Harun terus menginventarisir beberapa aset yang terbengkalai ataupun tidak dikelola dengan baik.

Pemerintah pun memiliki tujuan agar aset yang ada dapat dikelola secara maksimal demi memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menambah kas daerah.

Untuk itu, Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Aji Sofyan Effendi, Jumat (23/7/2021) mengatakan, pemerintah tidak bisa langsung mengelola aset melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca juga: Dosen Hukum Unmul Berikan Pandangan soal Penertiban Aset Daerah oleh Walikota Andi Harun

Sebab hal tersebut melanggar aturan yang ada.

Maka itu Pemerintah dapat mengelola aset tersebut melalui Perusahaan Daerah (Perusda) yang dimiliki Pemkot Samarinda.

"Perusda dikelola Pemerintah Kota oleh Direksi kalau mau tanya bisa enggak? Tentu bisa meningkatkan PAD melalui Perusda," ucapnya.

Ia berharap Walikota Andi Harun secara jitu memilih Direksi Perusda yang mengelola aset pemerintah kota.

Dengan menemukan direksi yang tepat, maka Pemkot dapat meningkatkan PAD dari aset yang ada.

Namun perlu diingat, peran direksi tidak hanya pintar mengelola keuangan saja.

Baca juga: Bahas Aset Daerah dalam Webinar KPK RI, Walikota Andi Harun Beberkan 5 Langkah Amankan Aset

Peran direksi Perusda yang ada harus memiliki kreativitas dalam mengelola aset yang ada.

Jika aset tersebut dikelola secara kreatif, maka dapat menarik investor.

Sehingga itu menjadi modal awal dalam menggenjot PAD kota.

Namun saat ini ide dan kreativitas belum terlihat.

Hal tersebut dikarenakan transisi pemerintahan sebelumnya yang harus segera beradaptasi demi meningkatkan PAD.

"Itu tertuang di dalam rencana bisnis sifatnya lima tahun. Belum terlihat rencana bisnisnya. Ini PR walikota untuk bisa melihat dan seleksi komisaris Perusda terkait aset Pemkot yang berpotensi meningkatkan PAD," ucapnya. (*)