Menko PMK Muhadjir Effendi Beber Kelemahan Bansos Melalui DTKS

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan kelemahan bansos melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Kementerian Sosial.

Hal itu dibeberkannya usai mendapati warga yang bukan penduduk Balikpapan, tidak terjangkau Bansos meski terdampak pandemi.

"Ini memang salah satu kelemahan pemberian bansos melalui DTKS," ujar Muhadjir Effendy saat berkunjung ke Gunung Bugis, Selasa (27/7/2021).

Menurutnya, perlu ada kebijakan tersendiri bagi warga terdampak pandemi Covid-19, namun tidak masuk data Kementerian Sosial tersebut.

Dari pemerintah sudah ada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), namun memang penerima kedua program bantuan itu sudah tercatat sebelum pandemi Covid-19.

Baca juga: PPKM Darurat Bakal Diperpanjang, Menko PMK: Jokowi Minta Perbanyak Bansos dan Percepat Vaksinasi

"Tapi kan ada Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kalau ada desa," jelasnya.

Sesuai instruksi Presiden, Bansos bagi warga terdampak pandemi seharusnya menyasar warga yang tidak ada dalam DTKS, misalnya menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau usaha yang harus tutup karena kebijakan PPKM.

"Saya minta aparat kelurahan aktif memantau warga. Bansos akan berjalan tiga bulan ke depan, sampai September," tuturnya.

Sementara itu, Camat Balikpapan Barat, M Arif Fadillah mengaku akan kembali mendata penduduk luar daerah di wilayahnya.

Hal tersebut ia lakukan usai mendapat perintah khusus dari Menko PMK, yakni agar penduduk luar tetap diperhatikan.

"Kalau untuk BLT bagi warga tidak terdaftar atau penduduk luar, kebijakannya ada di Dinsos. Tapi yang jelas kita ada upaya pendataan," ucapnya. (*)