Berita Balikpapan Terkini
BPJS Kesehatan Gratis buat Warga Balikpapan, Pemkot Alokasikan Rp 69 M untuk 91 Ribu Jiwa
Pemerintah Kota Balikpapan bakal mengalokasi anggaran Rp 69,7 miliar untuk membiayai program BPJS Kesehatan gratis.
Penulis: Miftah Aulia Anggraini |
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan bakal mengalokasi anggaran Rp 69,7 miliar untuk membiayai program BPJS Kesehatan gratis.
Jumlah alokasi anggaran itu dibeberkan Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Iwan Wahyudi kepada wartawan.
Anggaran sebesar Rp 69 miliar tersebut diperkirakan akan mampu membiayai sekitar 91.000 jiwa yang ada di Kota Balikpapan.
Jumlah tersebut didapat berdasarkan data jumlah warga yang terdaftar dalam program Peserta BPJS Mandiri kelas 3 di Kota Balikpapan.
“Jadi anggaran yang disampaikan tadi mencapai Rp 69,7 miliar, untuk membiayai program BPJS kelas 3 masyarakat kota Balikpapan,” ujarnya.
Baca juga: Pemkot Balikpapan Anggarkan Rp 15 Miliar, 140 Ribu Warga Bakal Peroleh BPJS Kesehatan Gratis
Program BPJS Kesehatan gratis menjadi salah satu prioritas utama dalam pembahasan APBD Balikpapan Tahun 2022.
Program tersebut merupakan salah satu visi-misi dari Walikota Balikpapan, Rahmad Masud.
Menurut Iwan Wahyudi, anggaran sebesar Rp 69,7 miliar itu akan mencakup pembiayaan untuk peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Adapun besarannya senilai Rp 7,2 miliar dan Rp 62,7 miliar untuk masyarakat yang akan menerima bantuan iuran BPJS Kesehatan kelas 3.
Sementara itu, khusus bagi masyarakat yang sudah ditangani melalui program JKN KIS yang dibiayai oleh pemerintah pusat, termasuk juga masyarakat yang sudah tercakup dalam program PBI dari pemerintah provinsi, maka mereka tidak akan ditanggung.
“Kita berharap program ini dapat berjalan dengan baik. Tidak sampai terjadi overlapping," kata politikus PPP itu.
Untuk pelaksanaan program BPJS Gratis, anggaran yang sudah dialokasikan akan dilaksanakan melalui Dinas Kesehatan.
Sedangkan pendataannya akan melibatkan Dinas Sosial Kota Balikpapan.
"Kami harap yang menerima adalah mereka yang betul-betul membutuhkan. Bukan mereka yang sudah mampu untuk mandiri," ucapnya. (*)