Ibu Kota Negara
Jadi Ibu Kota Negara Baru, Kendaraan Tanpa Pengemudi Bakal Sering Digunakan di Kaltim
Kalimantan Timur (Kaltim) yang merupakan wilayah ibu kota negara (IKN) baru bakal memiliki moda transportasi tercanggih di Indonesia
TRIBUNKALTIM.CO - Kalimantan Timur (Kaltim) yang merupakan wilayah ibu kota negara (IKN) baru bakal memiliki moda transportasi tercanggih di Indonesia.
Hal itu diungkapkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
Ia mengatakan, penerapan teknologi untuk membuat sistem transportasi cerdas di IKN baru menjadi peluang dan sekaligus tantangan bagi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya.
Pemerintah memang berencana membangun moda transportasi berteknologi tinggi dan ramah lingkungan pada ibu kota negara baru yang berlokasi di Kalimantan Timur.
“Artinya, peluang untuk memberikan masukan-masukan, dan sekaligus tantangan akan adanya teknologi, ilmu pengetahuan, lahan bisnis, serta lapangan pekerjaan baru," ujar Budi Karya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/5/2021), seperti dilansir dari Kompas.com.
Baca juga: Dukung Pembangunan Ibu Kota Negara, Proyek Intake Sepaku untuk Pasokan Air
Ia menjelaskan, moda transportasi yang akan beroperasi di ibu kota negara baru antara lain kendaraan listrik berbasis baterai dan kendaraan Autonomous atau tanpa pengemudi.
Selain itu, akan dibangun angkutan umum Autonomous, baik untuk angkutan bus maupun kereta api dengan jenis kereta Electric Multiple Unit (EMU) berkemampuan semi cepat.
"Transportasi yang cerdas dan berbasis digital menjadi pilihan, seperti kendaraan listrik yang memang sudah kita mulai, tetapi di ibu kota baru akan lebih komprehensif lagi," imbuh Budi.
Sementara, pada sektor transportasi laut juga direncanakan penggunaan kapal Autonomous untuk kapal penumpang maupun barang, serta konsep pelabuhan cerdas atau smart port dan traffic separation service.
Sedangkan untuk pengembangan bandara di ibu kota negara baru akan mengusung konsep aerotropolis yang cerdas, terintegrasi, dan memperhatikan etika lingkungan.
Baca juga: Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur Bisa Molor, Ternyata Dana Pembebasan Lahan Belum Ada
“Dalam membangun ibu kota baru, kita harus selalu konsisten untuk melakukan refomasi baik budaya, teknologi, termasuk reformasi di bidang transportasi," kata Budi Karya.
Menurut dia, pengoperasian kendaraan listrik di ibu kota negara baru sejalan dengan agenda Presiden Joko Widodo untuk percepatan elektrifikasi kendaraan di Indonesia, seperti yang tertuang dalam Rencana Induk Energi Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Percepatan Penyelenggaraan Kendaraan Listrik Berbaterai.
Saat ini, pemerintah tengah memperkuat konektivitas di wilayah sekitar ibu kota negara baru.
Beberapa infrastruktur transportasi yang sedang dibangun atau dikembangkan yaitu peningkatan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Balikpapan, Bandara APT Pranoto Samarinda, dan pembangunan Bandara Khusus VVIP dan Militer.
Kemudian pembangunan Pelabuhan Semayang Balikpapan, Terminal Peti Kemas Kariangau Balikapapan dan Palaran Samarinda, pembangunan rel kereta api IKN-Balikapapan-Samarinda-Bontang, dan pengembangan Kawasan Industri Kariangau-Buluminung.
Baca juga: Ibu Kota Negara Baru di Kaltim Dikhawatirkan Gagal, Jauhnya Jarak bisa jadi Penyebab
Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) tengah mengkaji pengembangan aerotropolis di wilayah sekitar Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Proyek aerotopolis di ibu kota baru ini dikaji bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) yang ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman bersama antara Balitbanghub dengan UGM terkait pengembangan Aerotropolis di wilayah sekitar Ibu Kota Negara Baru.
Penandatangan nota kesepahaman dilakukan antara Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara, Capt. Novyanto Widadi dengan Direktur Penelitian UGM, Mustofa disaksikan oleh Kepala Balitbanghub Kemenhub, Umar Aris dan Rektor UGM, Panut Mulyono.
Kepala Badan Litbang Perhubungan, Umar Aris menyampaikan bahwa salah satu ruang lingkup dalam kesepakatan bersama tersebut adalah penyusunan penelitian terkait pengembangan aerotropolis di wilayah sekitar Ibu Kota Negara Baru.
Melalui nota kesepahaman bersama ini, diharapkan dapat terjalin kerja sama yang strategis dan implementatif untuk kedua belah pihak sesuai dengan potensi dan keahlian yang dimiliki masing-masing.
Baca juga: Konsep Transportasi di Ibu Kota Negara Baru Gunakan Autonomous, Ada Rel Kereta Hingga Bontang
Umar menjelaskan, aerotropolis merupakan pendekatan strategi baru dalam perencanaan bandar udara (bandara) dan penggunaan lahan komersial secara bersama-sama untuk memberikan keuntungan kepada bandara, wilayah dan negara.
“Sebelumnya, pada Mei 2019, telah ditandatangani MoU antara Menteri Perhubungan dengan Rektor UGM terkait Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Manajemen di Bidang Transportasi,” ungkapnya, dalam keterangan resmi, Rabu (9/6/2021).
Kerja sama antara UGM dan Kemenhub bukan kali pertama ini terjadi.
Sebelumnya, pada tahun 2020 terdapat kolaborasi penelitian bersama UGM terkait dampak Covid-19 dan Pengembangan Prototipe Alat Ukur Beban Penggunaan Prasarana Perkeretaapian.
Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 9 penelitian yang mencakup moda laut, kereta api, jalan, udara dan antarmoda.
Baca juga: Jangan Kaget, dari Balikpapan ke Penajam Hanya 30 Menit, Arahan Jokowi Saat Ibu Kota Negara Jadi
Lebih lanjut, Umar menegaskan, salah satu kolaborasi penelitian yang saat ini juga tengah berjalan dan menjadi perhatian Menteri Perhubungan adalah kajian pengaturan pengoperasian waterbase dan seaplane di Indonesia.
Kajian tersebut dapat menjadi dasar acuan penyusunan peraturan dalam pengoperasian waterbase dan seaplane sehingga dapat membuka peluang pasar kedepannya, termasuk di sektor pariwisata.
“Balitbanghub mengemban tugas untuk melaksanakan penelitian pengembangan di bidang transportasi. Kami selalu berupaya melaksanakan penelitian yang dapat menjawab permasalahan dan tantangan sekaligus memberikan rekomendasi sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan yang solutif dan dapat memberikan manfaat,” jelas Umar Aris.
Sementara ity, Rektor UGM, Panut Mulyono menyampaikan rasa terima kasih karena telah mempercayai UGM menjadi partner kerja sama.
Ia pun menyambut baik kerja sama yang akan dilakukan dalam pengembangan aerotropolis di wilayah sekitar Ibu kota Negara Baru.
Baca juga: Jokowi Minta Akses Jalan Tol dari Balikpapan ke Ibu Kota Negara Bisa Ditempuh 30 Menit
“Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman bersama ini diharapkan kerja sama antara kedua belah pihak bisa semakin kuat. UGM bisa memberikan berbagai hal yang dimiliki dalam pengembangan perhubungan di Indonesia,” ungkapnya.
Menurut Panut, semakin maju sebuah negara maka mobilitas masyarakat akan semakin meningkat.
Meskipun saat ini mobilitas masyarakat menjadi terbatas akibat pandemi, tetapi kedepannya pergerakan manusia akan berjalan semakin intens.
Oleh sebab itu, menurutnya dibutuhkan peran Kementerian Perhubungan untuk mengurai persoalan kenyamanan, keamanan, dan ketepatan transportasi.
“Persoalan transportasi di lapangan harus terus dilakukan secara kontinu. Ditambah dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat maka diperlukan penyesuaian dalam pemanfaatan teknologi di bidang transportasi,” ucapnya.
“Melalui kerja sama antara ini diharapkan bisa mendorong terwujudnya transportasi yang aman, nyaman, cepat dan tepat waktu dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada,” sambungnya. (*)