BGN Bantah 5.000 Dapur MBG Fiktif, Belum Dibangun, Bukan Berarti Palsu

TRIBUNKALTIM.CO -  Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan terkait tudingan adanya 5.000 dapur fiktif dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah inisiatif nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Program ini merupakan bagian dari visi besar menuju Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.

Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menegaskan bahwa dugaan tersebut berasal dari titik usulan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah terdaftar namun belum dibangun, bukan karena pemalsuan data.

Baca juga: Menkeu Purbaya Sebut akan Alihkan Anggaran MBG yang Tak Terserap ke Bansos Beras

“SPPG operasional yang terverifikasi tidak mungkin fiktif karena harus dilengkapi dengan perwakilan yayasan dan kepala SPPG,” ujar Sony di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

Sony menjelaskan bahwa setiap usulan dapur SPPG harus melalui tahapan ketat, mulai dari verifikasi pengajuan, persiapan, survei lapangan, hingga penentuan kelayakan.

Jika progres pembangunan masih nol persen, sistem akan otomatis mengembalikan status usulan ke tahap awal.

Ia juga menegaskan bahwa pencairan dana MBG tidak bisa dilakukan sembarangan.

Dana hanya bisa keluar melalui akun virtual dengan persetujuan dari perwakilan yayasan dan kepala SPPG.

“Tanpa adanya usulan dari perwakilan yayasan (maker) dan persetujuan (approval) dari Kepala SPPG, sangat tidak mungkin satu rupiah pun anggaran MBG akan keluar dari virtual account,” tegasnya.

Baca juga: Pemkot Balikpapan Bentuk Satgas Khusus Guna Percepat Pembangunan Dapur MBG

Respons atas Komplain dan Bukti Valid dari Mitra

Hingga saat ini, BGN telah menerima 3.520 komplain terkait pelaksanaan MBG.

Dari jumlah tersebut, 3.470 sudah direspons, dan sebanyak 1.942 mitra telah menyampaikan bukti valid berupa video pembangunan dapur SPPG.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas anggaran.

“Kami pastikan setiap rupiah anggaran digunakan sesuai peruntukannya, dan masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan program MBG,” ujar Khairul.