Vaksinasi Masih Rendah, Wakil Ketua DPRD Kaltim Dorong Pemprov Lobi Pusat untuk Kebutuhan Vaksin

TRIBUNKALTIM.CO - Masyarakat Kalimanatan Timur yang telah divaksin Covid-19 masih terbilang rendah.

Dari data terkini capaian vaksinasi masih berada di kisaran angka 18 persen untuk dosis pertama.

Sedangkan dosis kedua berada di kisaran 11 persen.

Hal tersebut masih jauh dari target nasional, yaitu minimal 70 persen cakupan vaksin tiap daerah.

Hal tersebut direspons langsung Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Kamis (12/8/2021).

Baca juga: Pengunjung Mal Wajib Tunjukkan Surat Vaksin, Plaza Balikpapan Lakukan Persiapan

Menurutnya, Gubenur Kaltim sebaiknya dapat melobi pusat terkait pengadaan vaksin.

Sebab dari data yang ada, Kaltim merupakan urutan kedua setelah DKI Jakarta dengan jumlah warganya yang terpapar Covid-19.

Bahkan angka kematian pun berada di urutan kedua setelah Jakarta.

"Ini perlu ada lobi-lobi khusus kepada pemerintah pusat untuk memberikan dosis vaksinasi lebih banyak di Kaltim. Nah ini lobinya tingkat tinggi, harus kepala daerah yang maju," ujarnya.

Bahkan ia tidak mempermasalahkan jika provinsi berinisiatif mencari vaksin sendiri ketimbang menunggu kiriman dari pusat.

Baca juga: Pasokan Vaksin Masih Tersendat, Kapan Balikpapan Capai Herd Immunity?

Mengingat pemerintah sendiri memiliki anggaran yang fokus untuk menangani Covid-19.

Sekadar diketahui, APBD Kaltim tahun 2021 sebesar Rp 11,61 triliun, dengan rincian pendapatan direncanakan sebesar Rp 9,58 triliun, terdiri Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 5,39 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 4,18 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 12,27 miliar.

"Kalau perlu dan memang boleh, kita pengadaan sendiri vaksin. Iya tidak apa-apa, APBD kita kuat kok," tutur Muhammad Samsun.

Sementara itu Gubenur Kaltim Isran Noor menyebut capaian vaksinasi masih jauh dari target pemerintah pusat.

Ia menyebut membutuhkan sekitar 2,5 juta dosis vaksin untuk bisa memenuhi target 70 persen yang ditetapkan pusat.

"Kaltim vaksin pertama mencapai 18,9 persen. Vaksin kedua baru mencapai 12 persen, kami memerlukan sekitar 2,5 juta untuk bisa mencapai 70 persen dari jumlah penduduk," ucapnya, Minggu (8/8/2021).

Baca juga: Gubernur Kaltim Isran Noor Berandai Jika Pelaku Usaha Mampu Ciptakan Vaksin Sendiri

Saat ini proses pelaksanaan vaksinasi terus berjalan.

Bahkan pemerintah pusat terus mendistribusikan ke Kaltim agar capaian vaksinasi tercapai.

Meskipun begitu ia berharap agar pemerintah pusat lebih memprioritaskan Kaltim untuk memenuhi cakupan vaksin.

Sebab dari segi prevalensi, Kaltim merupakan nomor dua setelah DKI Jakarta.

"Kita menunggu dari Jakarta, Kaltim itu dari segi prevalensi nomor dua setelah DKI," ujar Isran Noor.

Kaltim Urutan Pertama Kasus Covid-19 Tertinggi di Luar Jawa, Isran Noor Minta Vaksin Segera Dikirim

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan daftar daerah dengan kasus positif Covid-19 tertinggi di luar Jawa dan Bali.

Dari data tersebut Kalimantan Timur masuk ke dalam lima besar provinsi dengan kasus tertinggi.

Bahkan Kaltim pun berada di urutan pertama jumlah kasus tertinggi di luar Jawa dan Bali.

Baca juga: Vaksinator Suntikkan Vaksin Covid Kosong di Jakarta Berakhir Damai, Pelaku Akui Lalai & Minta Maaf

Mendengar hal tersebut Gubernur Kaltim Isran Noor angkat bicara.

Menurutnya tren positif Covid-19 di Kaltim cenderung tinggi dikarenakan faktor tracing yang terus-menerus.

Para tenaga medis dan relawan terus menerus melakukan pencegahan dengan upaya tracing.

Maka tak heran masyarakat yang melaksanakan tes pun dapat terlihat jumlahnya yang positif Covid-19.

Untuk itu ia meminta pemerintah pusat untuk segera mengirimkan vaksin ke Kaltim.

Mengingat kasus di Kaltim lebih tinggi di luar Pulau Jawa dan Bali.

"Karena itu, kami meminta agar vaksin segera didistribusikan. Kalau bisa, sama dengan DKI Jakarta," ucapnya.

Sementara itu Presiden Joko Widodo dikutip dari Kompas.com menyebut, lonjakan Covid-19 belakangan terjadi di luar Jawa dan Bali.

Ia pun meminta jajarannya untuk secara cepat merespons peningkatan tersebut.

"Hati-hati kenaikan dalam dua minggu ini," kata Jokowi dalam rapat terbatas evaluasi perkembangan dan tindak lanjut PPKM Level 4, Sabtu (7/8/2021) malam.

Baca juga: Capaian Vaksin Masih Kurang, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sebut Pemprov Bisa Beli Vaksin secara Mandiri

Jokowi mengungkap, per 25 Juli 2021 daerah luar Jawa-Bali menyumbangkan 13.200 kasus Covid-19 atau 34 persen terhadap kasus nasional.

Kemudian, per 1 Agustus angkanya naik menjadi 13.589 atau 44 persen terhadap total kasus nasional, dan per 6 Agustus naik lagi ke angka 21.374 kasus atau 54 persen.

Per 5 Agustus 2021 setidaknya ada 5 provinsi di luar Jawa-Bali yang mencatatkan kasus aktif Covid-19 tinggi.

Dari kelima provinsi, Kalimantan Timur menduduki peringkat pertama dengan 22.529 kasus aktif.

Disusul Sumatera Utara dengan 21.876 kasus aktif, Papua 14.989 kasus aktif, Sumatera Barat 14.496 kasus aktif, dan Riau 13.958 kasus aktif.

Kemudian, pada 6 Agustus 2021 kasus aktif Covid-19 di Sumatera Utara naik jadi 22.892 kasus, Riau 14.993 kasus, Sumatera Barat 14.712 kasus.

Secara khusus, Jokowi menggarisbawahi kenaikan kasus Covid-19 di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pada 3 Agustus ada 608 kasus baru Covid-19, kemudian 530 kasus pada 4 Agustus, dan pada 6 Agustus melonjak drastis dengan 3.598 kasus baru.

"Yang turun dua hari kemarin Kaltim dan Papua. Tapi hati-hati, ini selalu naik dan turun," ujar Jokowi. (*)