Walikota Samarinda Targetkan Pembangunan Fisik Terowongan Mulai Tahun 2022

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pembangunan proyek terowongan yang menghubungkan jalan Sultan Alimuddin dengan jalan Kakap, kelurahan Sungai Dama diproyeksikan akan dimulai 2022.

Walikota Samarinda, Andi Harun mengatakan pada APBD perubahan tahun 2021 ini anggaran proyek tersebut diperuntukkan proses perencanaan dan kajian teknisnya, kemudian target diajukan pembangunan fisik di tahun 2022.

"Ini kan kita ajukan untuk proyek multiyears, APBD perubahan ini untuk perencanaannya, besar anggarannya nanti saat kita ajukan ke DPRD," ujar Andi Harun, Senin (16/8/2021).

Dengan skema pembiayaan multiyears, maka proses pembangunan terowongan ini dibiayai secara bertahap per tahunnya.

Andi Harun juga mengungkapkan tahap yang dilakukan saat ini adalah pengukuran dan perancangan teknis mengenai akses lalu lintas yang sedang dikerjakan oleh tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Baca juga: Berharap Mulai Dikerjakan 2022, Walikota Tinjau Lokasi Proyek Terowongan Selili Rp 450 Miliar

"Kajian teknis masih berlangsung, saat ini tim nya masih bekerja" terangnya.

Selain itu pemerintah kota atau Pemkot Samarinda juga harus menyiapkan opsi untuk pembebasan sejumlah lahan yang saat ini masih ditempati warga.

Untuk melaksanakan itu walikota Andi Harun sendiri mewacanakan untuk melakukan dialog dan rembug bersama warga setempat terkait rencana tersebut.

"Nanti ada diskusi sama warga, ada rembug dengan mereka, karena untuk akses jalan di sisi jalan Kakap dan Sultan Alimuddin ada beberapa rumah warga," sebut Andi Harun.

Selain terowongan, proyek multiyears Pemkot Samarinda rencananya juga beserta proyek pembangunan pintu air sungai karang mumus untuk pengendalian banjir.

Baca juga: Walikota Samarinda Andi Harun Tinjau Lokasi Proyek Terowongan, Petakan Pembebasan Lahan

Namun untuk proyek yang kedua, walikota beserta jajaran dari dinas teknis terkait sedang menghitung kemungkinan kekuatan anggaran yang ada.

Andi Harun menyatakan ada opsi pembangunan pintu air akan diajukan sebagai program pemerintah pusat, maka pengerjaannya akan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

"Tapi belum kita putuskan, kalau ditangani pemerintah pusat, multiyears kita ganti untuk penanganan banjir seperti pembangunan kolam retensi di beberapa titik seperti di bengkuring dan pembangunan tanggul di Griya Mukti," cetus pemimpin Samarinda tersebut. (*)