Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Kartanegara

Kebijakan Dipahami dan Dijalankan Terarah dan Sinergi, Wabup Sebut Penting Dibahas Bersama DPRD

Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), H Rendi Solihin didampingi Sekretaris H Sunggono mengikuti konsinyering pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Editor: Diah Anggraeni

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), H Rendi Solihin didampingi Sekretaris H Sunggono mengikuti konsinyering pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Selain itu, pemaparan Pra Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 dan rencana Perubahan KUA-PPAS Tahun 2021.

Kegiatan tersebut digelar pada Kamis (12/9/2021) malam lalu di Hotel Aston Samarinda.

Kegiatan dibuka oleh Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid.

Baca juga: Aubade HUT ke-76 Kemerdekaan RI, Bupati Kenakan Pakaian Adat Makassar

Menurut Abdul Rasid, RPJMD adalah kitab Pemkab Kukar untuk menjalankan roda pemerintahan dan penganggaran dari tahun 2021-2026.

Di dalam RPJMD inilah kegiatan pembangunan visi-misi bupati dan wakil bupati tertuang.

Diharapkannya, RPJMD dirumuskan sebaik-baiknya untuk pembangunan daerah dan masyarakat dalam lima tahun ke depan.

"Dalam kegiatan ini juga dibahas membahas pra KUA-PPAS 2021 dan Rencana pembangunan di Tahun 2022. Kita berharap sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat," ujar Abdul Rasid.

Sementara itu, Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin dalam sambutannya, mengapresiasi DPRD yang telah mengagendakan kegiatan tersebut.

Ini tidak terlepas dari upaya penguatan kolaborasi dan sinergitas positif antara DPRD dan pemerintah daerah, dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah yang lebih baik dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Kukar.

Rendi mengatakan dalam proses penyusunan RPJMD, pemerintah berpegang pada lima pendekatan yaitu pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, topdown, dan bottom up.

"Seluruh pendekatan tersebut telah terangkum dalam naskah RPJMD yang telah disampaikan, namun tak ada gading yang tak retak. Sehingga pembahasan bersama DPRD menjadi sangat penting, agar seluruh kebijakan yang disusun dapat dipahami dan dijalankan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah yang lebih terarah, sinergi dan harmoni," ujarnya.

Baca juga: Lantik Anggota BPD, Bupati Kukar Minta Desa Jalankan Testing & Tracing untuk Tekan Covid-19

Selanjutnya, Perda RPJMD 2021-2026 dapat ditetapkan tepat waktu sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 yakni paling lambat 26 Agustus 2021, bertepatan 6 bulan pasca-dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kukar, Edi Damansyah dan H Rendi Solihin. (adv )

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved