Paripurnakan KUPA dan PPAS Perubahan 2021, Fraksi KIR Sampaikan Dua Catatan untuk Pemkab Kutim

DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi.

Editor: Diah Anggraeni
Tribun Kaltim/Syifa'ul Mirfaqo
Penyampaian pemandangan umum Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya yang dibacakan oleh Sekretaris Fraksi, H Sobirin Bagus pada Rapat Paripurna ke-31 DPRD Kutai Timur, Selasa (24/8/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO - DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi.

Penyampaian pandangan ini merupakan tanggapan 7 fraksi mengenai Nota Penjelasan Pemerintah terkait KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Baca juga: Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya Sampaikan 2 Catatan Penting buat Pemkab Kutim dalam Paripurna DPRD

Rapat paripurna ke-31 ini berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutai Timur, Kawasan Pemerintahan Bukit Pelangi, Selasa (24/8/2021).

Akibat pandemi, maka kebijakan pembangunan harus berubah menyesuaikan dengan penanganan akibat realisasi dan refocusing penanganan dampak pandemi Covid-19.

Pemerintah diharuskan menyesuaikan postur anggaran yang ada dengan terbitnya sejumlah peraturan yaitu UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Salah satu fraksi yang menyampaikan pemandangannya mengenai anggaran perubahan ini adalah Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (F-KIR) yang dibacakan oleh Sekretaris Fraksi, H Sobirin Bagus.

Dalam pemandangan umum Fraksi KIR, terdapat dua catatan yang perlu menjadi perhatian Pemkab Kutim.

Pertama,harapan fraksi terhadap perubahan kebijakan pendapatan agar tetap mengutamakan kondisi terkini di Kutim akibat pandemi, yang mempengaruhi kinerja perekonomian daerah maupun nasional.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta agar fokus pada pembiayaan utang kepada pihak ketiga guna memberikan efek pertumbuhan ekonomi pengusaha lokal dan tidak terjadi beban APBD selanjutnya.

Baca juga: Rancangan KUPA-PPAS Perubahan 2021 Diparipurnakan, Pemkab Kutim Sempurnakan Kebijakan Pembangunan

Selain itu, Fraksi KIR meminta agar belanja daerah diarahkan untuk dapat memberikan dorongan pada perkembangan ekonomi di Kabupaten Kutim, yang lebih memberikan efek pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara lebih merata dengan jumlah belanja yang mengalami penurunan.

Dorongan ini dimaksudkan agar Pemkab Kutim mampu membelanjakan anggaran secara efektif sehingga yang digunakan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan dan perdagangan.

Perlu diketahui, dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya maka dilakukan penyusunan APBD 2021 dan melakukan rasionalisasi belanja daerah.

Total proyeksi pendapatan Pemkab Kutim tahun 2021 sebelum perubahan sebesar Rp 2,849 triliun dan mengalami penurunan menjadi Rp 2,818 triliun atau sebesar 1,08 persen.

Baca juga: Update Covid-19 Kutim, Rabu 25 Agustus 2021, Pasien Sembuh Meningkat, Kasus Aktif Terus Menyusut

Pada belanja daerah, tahun 2021 setelah perubahan diproyeksikan naik menjadi Rp 3,08 triliun yang sebelum perubahan sebesar Rp 2,84 triliun.

Selain itu, terdapat belanja tidak terduga yang tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar Rp 36,84 miliar.

Berdasarkan data ini, APBD Perubahan Kutim tahun anggaran 2021 diproyeksikan defisit sebesar Rp 267,05 miliar.(adv)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved