Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan TImur

Komisi II Keluhkan Kinerja Perusda Minim Kontribusi

Kinerja perusahaan daerah menuai banyak kritikan. Penyertaan modal yang besar tidak lantas membuat kontribusi kepada pendapatan asli daerah menjadi l

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas DPRD Kaltim
Komisi II DPRD saat rapat dengar pendapat bersama BPKAD Kaltim dan Bappenda Kaltim, Senin (6/9/2021). Mereka membahas tentang pendapatan daerah. 

TRIBUNKALTIM.CO - Kinerja perusahaan daerah menuai banyak kritikan.

Penyertaan modal yang besar tidak lantas membuat kontribusi kepada pendapatan asli daerah menjadi lebih baik.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang ketika rapat dengar pendapat Komisi II dengan BPKAD Kaltim dan Bependa Kaltim, Senin (6/9).

Ia mencontohkan seperti Perusda PT Migas Mandiri Pratama Kaltim, Melati Bhakti Satya dan beberapa lainnya yang minus dari target awal.

Ini menunjukkan perlunya evaluasi baik program kerja maupun sumber daya manusia.

Baca juga: Bersatu Padu demi Kemajuan Olahraga, Kaltim Siap Menuju PON XX Papua

Oleh sebab itu, pihaknya menaruh harapan besar kepada direksi yang baru terpilih di masing-masing perusda agar memberikan kerja yang profesional sehingga memberikan kontribusi yang maksimal.

"Persoalan belum setor dan lainnya ini menjadi kendala, karena itu rapat hari ini meminta kepada pemerintah agar bisa melakukan evaluasi dan mendorong perusda untuk bisa menyelesaikan kewajibannya karena Pemprov Kaltim merupakan pemegang saham terbesar," harap Veridiana pada rapat yang dihadiri Baharuddin Demmu, Ismail, M Syahrun, Nidya Listiyono dan Bagus Susetyo.

Kepala Bapenda Kaltim Ismiati melaporkan, Pajak Kendaraan Bermotor dari target Rp 1 triliun menjadi Rp 900 miliar di Perubahan APBD Kaltim 2021.

Hal ini dipengaruhi kebijakan relaksasi untuk meringankan masyarakat khususnya yang terkena dampak pandemi Covid-19.

"Diharapkan melalui relaksasi ini bisa membuat kesadaran pajak, satu sisi masyarakat diringankan dan di sisi lain PAD capai target," jelasnya.

Baca juga: Makmur Berharap Pembahasan APBD-P Segera Diselesaikan

Namun demikian, faktanya kebijakan relaksasi tidak memberikan banyak manfaat termasuk kepada penerimaan daerah.

Terbukti selama relaksasi penerimaan pajak dari kendaraan bermotor hanya maksimal Rp 2 miliar.

Melihat hal tersebut pihaknya mengambil kebijakan untuk menghilangkan relaksasi, kemudian hasilnya justru memuaskan.

"Sekarang Rp 4 miliar masuk ke kas daerah padahal sudah tidak diberikan diskon, artinya ada peningkatan kesadaran masyarakat," tambahnya. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved