Breaking News:

Berita Samarinda Terkini

BPJS Kesehatan Samarinda Kerjasama Kejati Kaltim, Minta Perusahaan Penuhi Kebutuhan Karyawan

BPJS Kesehatan Cabang Samarinda kerjasama bidang hukum dengan Kejati Kaltim. Penandatanganan MoU di Ruang Mahakam 1 Meeting Room, Hotel Harris

Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Mathias Masan Ola
TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO HARDI PRASETYO
Penandatanganan perjanjian kerjasama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan BPJS Kesehatan Kedeputian KaltimSelTengTara di Mahakam 1 Meeting Room Hotel Haris Samarinda, Selasa (14/9/2021). (TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO HARDI PRASETYO) 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - BPJS Kesehatan Cabang Samarinda kerjasama bidang hukum dengan Kejati Kaltim. Penandatanganan MoU di Ruang Mahakam 1 Meeting Room, Hotel Harris Samarinda, Selasa (14/9/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kaltim KalTeng KalSel Kaltara, Prio Hadi Susatyo mengatakan saat ini perusahaan di Samarinda telah taat memenuhi kebutuhan karyawan terkait pelayanan kesehatan.

Meskipun selama ini ia tetap saja menemukan adanya perusahaan yang masih belum mendaftarkan seluruh karyawannya sebagai peserta JKN KIS.

"Apabila ada 1.000 karyawan namun didaftarkan 500 maka kita lakukan pendekatan edukasi," ucapnya.

Meskipun begitu, ia terus mengedukasi perusahaan agar mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun jika perusahaan masih belum melaksanakan tugasnya, ia meminta pihak kejaksaan untuk menindak perusahaan yang enggan membayarkan hal tersebut.

Baca juga: INILAH Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan secara Online Lewat Aplikasi Mobile JKN, Syaratnya Mudah

Baca juga: BPJS Kesehatan Kelas Tiga di Balikpapan Bakal Gratis, Walikota Cari Solusi untuk Penunggak Iuran

Baca juga: BPJS Kesehatan Kelas Tiga Gratis di Balikpapan Mulai Oktober, Penunggak Iuran Bisa Nyicil

"Lebih baik pimpinan perusahaan bukan untuk pemerintah tapi untuk karyawan. Kalau karyawan yang menjamin perusahaan lebih tenang," ucapnya.

Untuk di Kaltim sendiri ia menemukan beberapa perusahaan yang belum membayar iuran kesehatan. Ia pun meminta beberapa dinas terkait untuk menyosialisasikan hal tersebut agar para karyawan mendapatkan layanan kesehatan jika sakit.

"Pertama kita lakukan langkah persuasif. Tidak bisa ke Disnaker, tidak bisa ke SKK. Tetap saja ada badan usaha tidak patuh tapi sekali lagi tujuan utamanya untuk langkah awal," ucapnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved