Breaking News:

Berita Penajam Terkini

Kepala Disdikpora Balas Surat Teguran Bupati PPU AGM, Ini Penjelasannya

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Alimuddin telah memberikan surat balasan

Penulis: Dian Mulia Sari | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/DIAN MULIA SARI
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Alimuddin telah memberikan surat balasan terhadap surat teguran oleh Bupati Abdul Gafur Mas'ud (AGM) yang dilayangkan pada 1 September 2021 lalu.TRIBUNKALTIM.CO/DIAN MULIA SARI 

TRIBUNKALTIM.CO,PENAJAM- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Alimuddin telah memberikan surat balasan terhadap surat teguran oleh Bupati Abdul Gafur Mas'ud (AGM) yang dilayangkan pada 1 September 2021 lalu.

Alimuddin mengaku, memberikan surat balasan kepada Bupati AGM menyangkut klarifikasi atas keterlambatan pencairan dana BOS, pengadaan seragam sekolah dan gaji guru.

"Surat teguran itu hanya berdasarkan laporan beberapa orang saja, tidak berdasarkan PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Selain itu juga tidak berdasarkan hasil pemeriksaan," ujar Alimuddin, Selasa (14/9/2021).

Alimuddin menganggap surat teguran dari Bupati PPU bukan merupakan teguran.

Baca juga: Polemik Bupati Dengan Wabup PPU, Gubernur Kaltim Isran Noor: Sudah Aman Terkendali

Baca juga: Serbuan Vaksinasi di Penajam, Dandim 0913/PPU Sebut Lansia Punya Risiko Tinggi Tertular Covid-19

Baca juga: Update Covid-19, Jumlah Kasus Isolasi di RSUD PPU Terisa 8 Orang

Namum dirinya menilai Bupati hanya meminta klarifikasi terkait keterlambatan tersebut.

"Kami maknai pak Bupati itu meminta klarifikasi kenapa bisa terlambat, nah di surat balasan kami jawab secara rinci agar orang yang lapor ke Bupati juga memahami keterlambatan itu," ujarnya.

Dibeberkan Alimuddin, surat balasan untuk AGM berisi tentang penjelasan terkait dengan penyaluran dana BOS yang bersumber dari pusat telah terealisasi mencapai 90 persen di tahap kedua

"Kalau Bosda atau dana hibah untuk sekolah swasta itu prosesnya cukup panjang. Sebab ada perubahan regulasi dari pemerintah pusat. Jadi perda terkir dana hibahdl dan perbup harus direvisi," jelasnya.

Lanjut Alimuddin, pada akhir tahun 2021 ini terdapat Permendagri terkait dana hibah, sehingga Perda dan Perbup harus diubah.

"Untuk Perda sudah diubah pada Juni 2021. Kalau Perbup saat ini masih proses evaluasi dari pemerintah provinsi," lanjutnya.

Kemudian terkait dengan seragam gratis untuk siswa baru tahun ajaran 2021/2022 disebutkan Alimuddin, keterlambatan disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 saat ini.

Selain itu paket seragam gratis untuk siswa juga harus melalui uji laboratorium.

Baca juga: Sujiati Anggota DPRD PPU Merasa Muyak kepada Wartawan, Teddy Ketua AJI Angkat Bicara

Pihaknya tidak ingin membeli seragam gratis sembarangan. Sehingga harus melalui uji laboratorium dari segi material mulai dari kain, sepatu hingga tas. Nah, hal itu membutuhkan waktu hingga satu bulan.

"Saat uji laboratorium ini, petugas laboratorium ada yang terpapar Covid-19. Akhrinya kita baru dapat hasil laboratorium setelah dua bulan," terangnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved