Tembus 18 Persen Dosis Pertama, Walikota Tarakan Imbau Warga Bersabar Menunggu Giliran

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN – Realisasi pelaksanaan vaksinasi baru mencapai angka 18 persen. Ini disampaikan Wali Kota Tarakan, dr Khairul. 18 persen itu kategori dosis pertama.

Sementara itu lanjut Khairul, untuk dosis kedua baru mencapai di kisaran angka 11 persen.

“Dosis kedua 11 persen kalau tidak salah. Kalau mau mencapai herd immunity, ini tentu masih panjang. Masih butuh waktu,’’ ungkap Khairul.

Sehingga lanjutnya, masyarakat diimbau untuk tetap bersabar menanti.

Baca juga: Lantamal XIII Tarakan Kembali Gelar Serbuan Vaksinasi, Sasar Dua Kelurahan di Wilayah Pesisir

Baca juga: Inilah Realisasi Vaksinasi Covid-19 Polres Tarakan, Tanjung Pasir dan Binalatung Sasaran Berikutnya

Baca juga: Menunggu Instruksi, Dandim dan Kapolres Tarakan Siap Distribusikan Bantuan Bagi PKL dan Warung

"Sembari dalam penantian ini terapkan prokes. Jangan lepas masker. Hindari kerumunan. Jaga jarak,” tegasnya.

Lebih jauh ia menambahkan, sambil menunggu semua kembali normal, angka kasus menjadi zero, ia berharp suplai logistik PCR dan vaksin lebih banyak.

“Kedua virus ini semakin melemah sebelum vaksinasi selesai,” harapnya.

Lebih lanjut dikatakan Wali Kota Tarakan, upaya meningkatkan angka serbuan vaksinasi termasuk stok sudah kerap diupayakannya meminta ke pusat.

“Sudah disampaikan kepada Menteri, Presiden. Persoalannya lagi-lagi di logistik terbatas. Antara sasaran dan jumlah logistic tidak sesuai dan tidak imbang,” jelasnya.

Baca juga: Satgas Covid-19 Tarakan Tegaskan Vaksinasi dari Pemerintah tak Berbayar Alias Gratis

Ia menyebutkan misalnya sasaran vaksinasi ditetapkan 180 juta sampai 200 juta jiwa. Namun vaksinasi yang baru tiba sekitar 140 juta.

“Dibagi dua dosis maka hanya 70 juta. Masih jauh sekali dari sasaran. Tentu itu jadi problem. Apalagi kita bukan negara produsen,” bebernya.

Dan saat ini Pemerintah Indonesia hanya bisa menunggu alokasi dari luar negeri. Meski memiliki uang namun jika dari negara produsen tak mengirim atau menjual tentu tak bisa mendapatkan alokasi.

“Terjadilah istilah lingkaran setan. Jadi sekarang yang terpenting sebenarnya adalah prokes. Hanya problemnya saat ini karena mau dipakai buat berangkat makanya potensi seperti kasus vaksinasi berbayar kemarin,” pungkasnya. (*)