Pemkab Tiap Tahun Sosialisasi Skala Prioritas Dana Desa di Tana Tidung

TRIBUNKALTIM.CO, TANA TIDUNG - Terkait hasil pemeriksaan pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Utara, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Tana Tidung, Syahrin mengatakan.

Ada penerima BLT di beberapa desa yang tidak memenuhi kriteria untuk menerima bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD.

"Kriteria yang berhak menerima BLTDD itu orang miskin, orang yang kehilangan mata pencaharian, dan sebagainya," ujarnya kepada TribunKaltim.co pada Sabtu (18/9/2021)

Sementara itu, dia sampaikan, setiap tahunnya Dinas Sosial Tana Tidung selalu mengadakan sosialisasi tentang skala prioritas dana desa.

Baca juga: BPK Kaltara Sebut 10 Desa di Tana Tidung Belum Tepat Sasaran Salurkan BLT Dana Desa

Baca juga: BLT Dana Desa Memberi Efek Besar dalam Pemulihan Ekonomi Desa

Baca juga: Pemkot Tarakan Serahkan LKPD ke BPK Kaltara, Masalah Aset Jadi Problem Krusial dari Tahun ke Tahun

Artinya setelah adanya Covid-19, skala priorotas dana desa dimanfaatkan untuk:

Pertama, bantuan tunai yang terdampak Covid-19.

Kedua, digunakan untuk penaganan PPKM mikro di tingkat desa.

Ketiga, digunakan untuk padat karya tunai.

Baca juga: Protes Bangun Pusat Pemerintahan Tana Tidung, Pengunjuk Rasa: Warga Seludau Mau Dikemanakan

"Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sudah sering melakukan sosialisasi kepada perangkat desa," katanya.

Terkait BLTDD, menurutnya wajar jika ada kekurangan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan di tingkat desa.

Meski begitu dia sampaikan sangat perlu diperbaiki dan disosialisasikan terkait bagaimana menggunakan BLTDD sebaik mungkin hingga tepat sasaran.

Saat ditanya terkait data ganda penerima BLT, dia pastikan tidak ada. Mengingat penetapan penerima BLT, berdasarkan hasil musyawarah desa.

"Untuk penerima BLT yang double itu tidak ada, dan itu kecil sekali kemungkinannya," terangnya. (*)