BLAK-BLAKAN Plt Ketum PSI, Giring Sebut Gubernur Anies Pembohong Karena Pura-pura Peduli

TRIBUNKALTIM.CO - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut pembohong.

Sebutan tersebut datang dari pelaksana tugas atau Plt Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yakni Giring Ganesha.

Pria yang akrab disapa Giring Nidji menyebut Gubernur Anies pembohong bukan tanpa alasan.

Ia mengatakan orang nomor satu di DKI Jakarta dengan sebutan pembohong karena kerap menunjukkan sikap pura-pura peduli terhadap penderitaan rakyat di tengah pandemi.

Maka, Giring pun berharap agar Indonesia jangan sampai jatuh ke tangan Anies Baswedan pada Pilpres 2024, mendatang.

Baca juga: Resmi, KPK Panggil Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI, Diduga Ada Kerugian Negara Ratusan Miliar

Baca juga: Anies Baswedan Pamer Sukses Indonesia Tangani Covid-19 Gelombang ke -2, Dunia Dibuat Tercengang

Baca juga: Dijodoh-jodohkan Sama Anies Baswedan di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Romantis, CLBK Balikan Sama Dia

“Pura-pura peduli adalah kebohongan Gubernur Anies di tengah pandemi dan penderitaan rakyat," kata Giring dalam keterangan resminya dikutip dari Tribunnews.com dengan judul artikel Plt Ketum PSI Giring: Jangan Sampai Indonesia Jatuh ke Tangan Anies Baswedan, Senin (20/9/2021).

"Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat, sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan presiden 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong, jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan,” tuturnya.

Giring juga menilai, Anies selalu menampakkan diri peduli dengan penderitaan rakyat di masa pandemi.

Untuk menguji hal tersebut, Giring mengajak publik melihat Anies membelanjakan uang rakyat di masa pandemi.

“APBD Jakarta yang begitu besar dia belanjakan untuk kepentingan ego pribadi untuk maju sebagai calon presiden 2024. Dia mengabaikan tekanan rakyat yang meminta dia membatalkan rencana balap mobil Formula E dan menggunakan Rp 1 triliun uang rakyat untuk acara tidak berguna itu,” ucap Giring.

Uang muka acara Formula E dibayar Anies pada saat pemerintah secara resmi mengumumkan negara dalam keadaan darurat karena pandemi.

“Uang sebanyak itu dihabiskan Anies di tengah penderitaan rakyat yang sakit, meninggal dunia, dan hidupnya susah karena pandemi. Uang Rp 1 triliun dia keluarkan padahal rakyat telantar tidak bisa masuk rumah sakit yang penuh. Rakyat kesulitan makan karena kehilangan pekerjaan, “ ujar Giring.

Baca juga: Anies Baswedan Diminta Rp 2,4 T, PSI Beber Komitmen Fee Formula E di Negara Lain Kecil Bahkan Gratis

Ironisnya, di tengah semua penderitaan rakyat, Anies mengatakan menyerah, tidak bisa mengatasi situasi.

Ia mengaku tidak punya dana untuk mengatasi Covid-19 dan meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan Covid-19 di Jakarta.

“Saya percaya, kejujuran adalah resep penting untuk keluar dari krisis. Situasi genting akibat pandemi ini memerlukan keterbukaan dan transparansi. Karena hanya dengan itu kita bisa mengidentifikasi masalah dengan benar dan mencari jalan keluar dari krisis,” terang Giring.

Dalam situasi krisis, seorang pemimpin sejati harus berupaya keras mungkin untuk menyelamatkan rakyat, menyelamatkan kepentingan yang lebih besar.

“Gubernur Anies bukanlah sebuah contoh orang yang bisa mengatasi krisis,” jelas Giring.

Pernyataan resmi Giring ini juga diunggah melalui kanal YouTube Partai Solidaritas Indonesia dengan judul Gubernur Anies Pembohong pada Senin (20/9/2021).

PSI Beber Komitmen Fee Formula E

Persoalan komitmen fee penyelenggaraan Formula E menuai polemik.

Sebelumnya, penyelenggara Formula E mengharuskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membayar komitmen fee hingga Rp 2,4 triliun untuk menjadi tuan rumah ajang balap mobil listrik ini.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) Anggara Wicitra pun lantas membandingkan komitmen fee di sejumlah negara.

Baca juga: Capres dari PSI, Giring Ganesha Test PCR Swab Positif Corona, Begini Kondisi Istri dan anaknya

Menurut Anggara Wicitra, negara lain yang menjadi tuan rumah Formula E hanya menyetor belasan miliar bahkan ada yang gratis.

Sebelumnya, PSI dan PDIP mengajukan Hak Interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hak Interpelasi ini diajukan untuk memeroleh gambaran utuh mengenai penyelenggaran Formula E.

Dilansir dari Wartakota.com, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mempertanyakan tingginya biaya komitmen atau commitment fee Formula E yang ditanggung APBD Jakarta yakni 122,102 juta Pound Sterling atau setara Rp 2,4 Triliun.

Pasalnya di sejumlah kota penyelenggara Formula E seperti New York, Amerika Serikat tidak dikenai biaya commitment fee.

Bahkan kota Roma, Italia dibebaskan biaya commitment fee hingga penyelenggaraan tahun 2025.

“Ini patut dipertanyakan, mengapa biaya commitment fee Formula E Jakarta sangat tinggi dan jelas membebani APBD Jakarta,” ujar pria yang akrab disapa Ara ini berdasarkan keterangannya pada Kamis (16/9/2021).

Politisi PSI tersebut mengatakan, sementara penyelenggaraan Formula E di Montreal, Kanada hanya terdapat biaya Nomination fees for the City of Montreal sebesar C$151,000 atau setara Rp 1,7 miliar dan Race fees sebesar C$1,5 juta atau setara Rp 17 miliar, dengan total biaya sebesar Rp 18,7 miliar.

Kata dia, Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro patut jeli dan mempertanyakan mengapa penerapan biaya komitmen fee di berbagai kota berbeda?

Baca juga: Songsong Pilpres 2024, Giring Ganesha Optimistis dalam Pencalonannya: Sekarang Kami Ada di Nomor 8

“Ini mengapa Montreal hanya membayar 5 persen dari biaya commitment fee yang ditagihkan Dispora?” katanya.

Menurut Ara, masih banyak sejumlah informasi terkait biaya Formula E yang tidak diketahui sepenuhnya karena Pemprov DKI Jakarta maupun Jakpro enggan membuka detail kontrak Formula E Jakarta meski beberapa kali diminta pada rapat komisi E.

“Jika tidak ada interpelasi, maka semua ini akan jadi misteri bagi semua warga Jakarta, karena tidak ada kejelasan dari Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur Anies,” jelasnya.

Seperti yang diketahui Pemprov DKI memiliki kewajiban untuk membayar biaya komitmen Formula E selama lima tahun berturut-turut dengan rincian :

- Sesi 2019/2020: 20 juta poundsterling

- Sesi 2020/2021: 22 juta poundsterling

- Sesi 2021/2022: 24,2 juta poundsterling

- Sesi 2022/2023: 26,620 juta poundsterling

- Sesi 2023/2024: 29,282 juta poundsterling

Bahkan berdasarkan surat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI ke Gubernur Anies Baswedan per tanggal 15 Agustus 2019, biaya tersebut wajib dilunasi.

Baca juga: Kandidat Pilkada Kukar, Plt Ketum PSI Giring Ganesha Sebut Edi Damansyah-Rendi Sesuai DNA Partai

Jika tidak maka dianggap wanprestasi dan dapat digugat di Arbitrase Internasional di Singapura.

Jumlah lima tahun commitment fee yang harus dibayar Pemprov DKI setara 121,102 Poundsterling atau setara Rp 2,3 triliun. (*)