Berita Balikpapan Terkini
DPRD Balikpapan Tolak Usulan Penurunan Target PAD 2021, Ini Alasan Badan Anggaran
Usulan Pemerintah Kota Balikpapan untuk menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2021 ditolak.
Penulis: Miftah Aulia Anggraini | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Usulan Pemerintah Kota Balikpapan untuk menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2021 ditolak.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan Sukri Wahid membeberkan hal tersebut kepada awak media.
Ia mengatakan, penurunan target pajak daerah merupakan salah satu skema yang diajukan untuk mengimbangi pembiayaan.
Namun pihak legislatif menilai hal itu sudah bisa diantisipasi melalui koreksi anggaran belanja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Saya sudah baca semuanya potensi penurunan untuk PAD. Awalnya skema yang diajukan adalah penurunan target pajak daerah," ujarnya, Senin (20/9/2021).
Baca juga: Gubernur Kaltim Serahkan Bantuan Mobil Ambulans kepada Pemkot Balikpapan, Samarinda dan Paser
Baca juga: UPDATE Stok Darah PMI Balikpapan, Senin 20 September 2021, PK Tersedia Dalam Jumlah Terbatas
Baca juga: Selama PPKM Level 4, Okupansi Plaza Balikpapan Turun hingga 15 Persen, Target Kunjungan Dikebut
Melalui pembahasan APBD-P tahun 2021, target PAD diturunkan sebesar Rp 61 miliar menjadi Rp 485 miliar dari target semula Rp 690 miliar.
Hal tersebut imbas dari dampak menurunya ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Namun usulan tersebut ditolak oleh pihak legislatif.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut, seiring dengan pembahasan di tingkat komisi dan Badan Anggaran.
Pihak DPRD Balikpapan dan Pemerintah Kota Balikpapan berhasil menuntaskan realisasi visi misi walikota sesuai RPJMD 2021-2024.
Adapun, total anggaran yang berhasil dikumpulkan dari hasil koreksi di tiap OPD, tercatat mencapai angka Rp 69 miliar.
Baca juga: Warga Balikpapan Keluhkan Jaringan Internet Bermasalah, dari Wifi hingga Beberapa Provider
Diantaranya mencakup, program BPJS Kesehatan kelas tiga gratis Rp 18 miliar, tunjangan SPP 3 bulan Rp 12 miliar, dan multiyears Rp 30 miliar.
“Kita sudah tuntaskan seluruh program prioritas itu. Semua sudah tercover. Tinggal realisasi saja,” tandasnya. (*)