Mahfud MD Bocorkan Jadwal Pemilu 2024, Jokowi Minta Jangan Terpengaruh Isu Presiden 3 Periode

TRIBUNKALTIM.CO - Baru-baru ini Menko Polhukam Mahfud MD bocorkan simulasi jadwal Pemilu 2024.

Saat ini pemerintah sedang menyusun dan menimbang simulasi jadwal pelaksanaan Pemilu 2024; baik Pileg, Pilkada hingga Pilpres 2024.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mendesak Mahfud MD agar segera menetapkan simulasi jadwal pelaksanaan Pemilu 2024.

Presiden Jokowi juga meminta agar dalam keputusan terkait jadwal Pemilu 2024 jangan terpengaruh oleh isu amandemen, perpanjangan jabatan presiden 3 periode atau lainnya.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Mahfud MD Bocorkan Kondisi Terorisme Indonesia Seiring Gejolak Taliban - Afganistan, Ada Antisipasi

Baca juga: JAWABAN Bobby Nasution Usai Ditegur Jokowi Soal APBD Rp 1,6 Triliun yang Mengendap di Bank

Baca juga: Pemerintah Jokowi Buru Aset BLBI Rp113 Triliun, Mahfud MD Beber Utang Tommy Soeharto: Jangan Mangkir

Dilansir Tribunnews.com dalam artikel berjudul Presiden Minta Mahfud MD Segera Tetapkan Simulasi Tanggal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera menetapkan simulasi tanggal Pemilihan Umum dan Pilkada serentak tahun 2024.

Mahfud juga diminta Jokowi tidak terpengaruh oleh isu-isu amandemen, perpanjangan jabatan, dan sebagainya terkait hal tersebut.

Hal tersebut ditegaskan Mahfud usai rapat koordinasi lanjutan "Simulasi Jadwal Pemilihan Umum Presiden, Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024," bersama Mendagri Tito Karnavian dan lembaga terkait di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (23/9/2021).

"Presiden menginstruksikan agar segera ditetapkan simulasi tanggal Pemilihan Umum dan Pilkada tahun 2024. Jadi Presiden minta agar kita tidak terpengaruh oleh isu-isu lain, amendemen, perpanjangan jabatan dan sebagainya." kata Mahfud.

"Pokoknya tetapkan tanggal Pemilu yang layak sesuai dengan undang-undang, di mana kita bersepakat bahwa menurut undang-undang Pemilu legislatif dan Presiden itu tahun 2024," lanjut dia.

Baca juga: CARA Mahfud MD Sindir Orang yang Percaya Akidi Tio Sumbang Rp 2 Triliun Buat Covid-19 di Sumsel

Bersama Tito, Mahfud mengatakan akan secepatnya membicarakan hal tersebut dengan DPR, KPU, Bawaslu, dan lembaga terkait lainnya.

"Simulasi sudah dilakukan, Mendagri sudah bersimulasi dengan DPR pada tanggal 16 September, lalu di Kemenko Polhukam tanggal 17, itu semuanya di bulan September dan yang terakhir tanggal 23 September juga simulasi lagi sehingga sampai dengan pilihan-pilihan," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, ada beberapa pilihan tanggal yang saat ini mulai dipertajam bersama segala problem-problem teknis dan yuridis yang menyertainya.

Salah satu pilihan pelaksanaan yang muncul adalah pada 24 April.

Namun demikian, kata Mahfud, ada tiga opsi tanggal lainnya yang nanti juga akan disampaikan ke Presiden.

"Terkait dengan opsi Pemilu bila dilaksanakan pada tanggal 24 April, maka warga negara atau kelompok warga negara yang ingin mendirikan partai Politik yang bisa ikut pemilu untuk tahun 2024, harus sudah mempunyai badan hukum selambat-lambatnya 21 Oktober tahun ini," kata Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD Jawab Konspirasi Virus Corona Alat Kafir untuk Hancurkan Umat Islam, Juga Hoaks Vaksin

Menurut undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, lanjut Mahfud, partai politik boleh ikut Pemilu kalau sekurang-kurangnya 2,5 tahun sebelum pemungutan suara pada tahun yang bersangkutan.

"Pokoknya 21 Oktober itu harus sudah mempunyai badan hukum, bukan harus sudah mendaftar untuk mendapat badan hukum, tetapi SK badan hukumnya itu sudah keluar, kalau opsi Pemilu yang dipilih tanggal 24 April," kata Mahfud.

Mahfud juga akan menyampaikan semua problem atau kelebihan dan kekurangan kepada presiden sebagai bahan pertimbangan.

Namun demikian, kata dia, yang akan memutuskan nantinya adalah Presiden melalui suatu rapat kabinet terbatas.

"Tetapi kita nanti akan menyampaikan semua problem atau kelebihan dan kekurangan setiap tanggal yang akan ditentukan presiden bersama DPR dan KPU," kata Mahfud.

Baca juga: NEWS VIDEO Mahfud MD Minta Tommy Soeharto Jangan Mangkir

Megawati Bongkar Isu Presiden 3 Periode

Ketum PDIP Megawati menanggapi bergulirnya isu presiden 3 periode.

Putri Presiden Soekarno ini pun membeber siapa yang menginginkan jabatan Presiden bisa diemban selama 3 periode.

Megawati pun membongkar alasan wacana presiden 3 periode digulirkan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menegaskan dirinya tak berminat menjabat hingga 3 periode.

Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri angkat bicara terkait isu penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Dirinya menuding balik pihak yang menyebut Presiden Joko Widodo ( Jokowi) berencana menjadi presiden selama tiga periode.

Baca juga: Refly Harun: Pak Jokowi nggak Mikir Jabatan 3 Periode, Tapi Bagaimana Orang di Seputar Kekuasaan?

Baca juga: Jalan Mulus Jokowi 3 Periode Dibongkar Refly Harun, Sentil Golkar, Singgung Prabowo, Gerindra Mau? 

"(Jokowi) berkeinginan katanya 3 periode."

"Yang omong itu yang kepengin sebetulnya."

"Siapa tahu suatu saat dia bisa 3 periode," kata Megawati dalam peluncuran buku 'Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam', yang disiarkan channel YouTube PDIP, Rabu (24/3/2021).

Menurut Megawati, tudingan terhadap Jokowi tersebut tidak berdasar.

Mengingat, menurut Megawati, Presiden tidak bisa begitu saja mengubah isi UUD 1945 untuk menambah masa jabatan.

"Memang presiden bisa mengubah keputusan secara konstitusi?
Kan tidak. Kan tidak," ucap Megawati.

Megawati mengaku menyinggung hal itu karena dia justru ingin mendorong agar kader-kader PDIP yang duduk di eksekutif maupun legislatif, tak menyia-nyiakan waktunya selama menjabat.

Baca juga: Ke Karni Ilyas, Refly Harun Bocorkan Mudahnya Jadi Presiden 3 Periode, Penolak dari Pembantu Jokowi

Baca juga: Di Mata Najwa, Arief Poyuono Sebut 85 Persen Rakyat Indonesia Setuju Jokowi 3 Periode, Najwa Kaget

Menurut Megawati, para kader PDIP harus banyak membaca buku sehingga pengetahuannya banyak.

Namun isi buku itu sebaiknya tak hanya dibaca, namun harus dipraktikkan di lapangan.

Dengan begitu, kader PDIP selalu aktif bekerja di tengfah rakyat.

"Kalian saya minta itu supaya aktif."

"Seperti Hendy (Wali Kota Semarang).

Kalau mau jadi wali kota, mau apa kamu?

Mau cari kekayaan, kekuasaan, ketenaran? Berhenti lah."

"Paling dua periode selesai, tak ada lagi bisa lebih dari dua periode," tutur Megawati.

Dirinya menyebut tugas utama sebagai kader PDIP adalah memperjuangkan nasib rakyat.

Baca juga: Arief Poyuono Yakin 85 Persen Rakyat Indonesia Setuju Jokowi 3 Periode, Najwa: 10 Tahun Kurang?

Baca juga: Fahri Hamzah & Mahfud MD Sependapat, Soal Presiden 3 Periode Ada yang Cari Muka dan Menjilat Jokowi

Respon Jokowi

Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali menanggapi wacana masa jabatan presiden tiga periode, seiring isu amandemen UUD 1945.

"Apalagi yang harus saya sampaikan? Bolak-balik, ya sikap saya enggak berubah."

"Janganlah membuat kegaduhan baru."

"Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi."

"Dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi Presiden tiga periode."

"Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama-sama," papar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/3/20201) lalu.

Baca juga: Arief Poyuono Dukung Presiden 3 Periode, Eks Waketum Gerindra Bocorkan Rakyat Masih Perlu Jokowi

Baca juga: Fahri Hamzah Sindir Ada Parpol Panik, 2 Kali Tanya Jokowi Soal Presiden 3 Periode, Bocorkan Jawaban!

Dilontarkan Amien Rais

Mantan Ketua MPR Amien Rais sebelumnya mengungkapkan kecurigaan adanya usaha dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menguasai semua lembaga tinggi negara.

Hal itu ia sampaikan melalui akun YouTube Amien Rais Official, seperti dikutip pada Minggu (14/3/2021).

"Tentu ini sangat berbahaya."

"Jadi sekarang sudah ada semacam publik opini yang mula-mula samar-samar sekarang semakin jelas ke arah mana rezim Jokowi ini untuk melihat masa depannya," ujar Amien Rais.

Pendiri Partai Ummat itu curiga, rezim Presiden Jokowi akan mendorong adanya sidang MPR untuk melakukan perubahan terhadap dua pasal.

Satu di antara dua pasal itu, kata Amien, akan memberikan hak bagi presiden bisa dipilih tiga kali.

Namun begitu, dia menegaskan semua hal itu masih menjadi dugaannya.

"Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR ya, mungkin satu dua pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu."

"Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih tiga kali," beber Amien.

Baca juga: Tak Yakin, Fahri Hamzah Sampai Tanya 2 Kali ke Jokowi Soal Presiden 3 Periode, Jawabannya Dibocorkan

Lebih lanjut, Amien mengingatkan jika hal itu benar-benar terjadi, maka bisa berbahaya.

Amien meminta agar lembaga tinggi negara tidak membiarkan ini terjadi.

"Saya meminta saudara-saudara sekalian para anggota DPR, MPR, DPD, lembaga tinggi yang lain."

"Akankah kita biarkan plotting rezim sekarang ini akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya itu?" cetusnya.

(*)

Ikuti Berita Presiden 3 Periode Lainnya