Aksi Damai Dukung Bangun Pusat Pemerintahan di Bundaran HU, DPRD Tana Tidung Beri Respon

TRIBUNKALTIM.CO, TANA TIDUNG - Soal aksi damai dukung pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Tana Tidung di kawasan Bundaran HU, Ketua DPRD Tana Tidung, Jamhari mengatakan akan menampung aspirasi masyarakat, Rabu (29/9/2021). 

Dia menambahkan, aksi damai kali ini merupakan unjuk rasa yang dilakukan masyarakat yang peduli pembangunan pemerintah Tana Tidung dan pembangunan pusat pemerintahan yang direncanakan di kawasan Bundaran HU, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

"Semua aspirasi masyarakat ini akan kita tampung dan akan kita sampaikan ke pemerintah daerah, terkait bagaimana pusat pemerintahan ini tetap berjalan," ujarnya kepada TribunKaltara.com.

Dia mengatakan, beberapa penggarap lahan di kawasan Bundaran HU itu pun menyetujui untuk dilaksanakannya pembangunan pusat pemerintahan di kawasan tersebut.

Baca juga: Aksi Damai Dukung Pusat Pemerintahan di Bundaran HU, Warga Siap Serahkan Lahan Garapan Mereka

Baca juga: Hasil Hearing DPRD soal Penolakan Pusat Pemerintahan di Bundaran HU Tana Tidung

Baca juga: Aksi Tolak Pembangunan Pusat Pemerintahan di Bundaran HU, Wakil Ketua DPRD KTT Ajukan Keberatan

Hal itu ditandai dengan penyerahan secara simbolis garapan lahan masyarakat demi kepentingan umum dan pembangunan pusat pemerintahan.

"Teman-teman disitu ada yang berkebun sawit. Dan tadi saya mendengar sendiri, anggota DPRD Tana Tidung lainnya mendengar semua terkait masalah pusat pemerintahan itu.

"(penggarap lahan) setuju untuk tetap dilaksanakan pembangunannya (pusat pemerintahan)" jelasnya.

Dia menyampaikan, pihaknya hanya membahas terkait dengan masalah penganggaran.

Baca juga: GMBB Tuntut 4 Hal, Desak DPRD Tana Tidung Tolak Pembangunan Pusat Pemerintahan di Bundaran HU

"Mungkin itu, akan tetap kita back up terkait masalah pusat pemerintahan," katanya.

Diketahui pada pusat pembangunan pusat pemerintahan itu juga akan dibangun Gedung DPRD Tana Tidung.

"Karena kondisi kantor kita saat ini, memang kita tidak mempunyai kantor sendiri," ujarnya.

Karena yang diduduki sekarang ini bukan Kantor DPRD. "Ini pemerintah menyewa kepada perusahaan," ungkapnya. (*)