Berita Nasional Terkini

Isu TNI Disusupi PKI Dibantah Pangkostrad Dudung, Ekstrem Kanan Juga Diwaspadai Tak Hanya Komunisme

Isu TNI disusupi PKI dibantah Pangkostrad Letjend Dudung Abdurrahman, ekstrem kanan juga diwaspadai, tak hanya komunisme.

Kolase Tribunkaltim.co/AFP
Pemberangusan simbol-simbol Gerwani dan Partai Komunis Indonesia pascapecahnya G30S/PKI serta kegiatan Gerwani saat era Presiden Soekarno. Kabar terkini muncul isu TNI disusupi PKI dibantah Pangkostrad Letjend Dudung Abdurrahman, ekstrem kanan juga diwaspadai, tak hanya komunisme. 

Baca juga: Wawan Wanisar Meninggal Dunia, Profil Pemeran Pierre Tendean di Film Pengkhianatan G 30S PKI

Menurutnya kekhawatiran tersebut kadaluarsa dan justru menghadirkan kebohongan yang disamarkan.

Seakan-akan, kata dia, kebohongan tersebut terus berulang sehingga masyarakat percaya.

"Padahal itu sudah tak ada. Kita yakin lah. Percaya sama TNI, bahwa TNI itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan seluruhnya untuk kepentingan rakyat," kata Dudung.

Terkait hal itu, Dudung menceritakan pengalamannya ketika menjabat sebagai Pangdam Jaya.

Ia mencermati di negara-negara berpenduduk muslim seperti Afghanistan, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Kuwait, Mesir, dan sebagainya telah terjadi konflik yang membuat negeri mereka porak poranda.

Baca juga: Peristiwa 12 Maret, Ketika PKI Dibubarkan dan Dicap Terlarang di Indonesia, Andil Soeharto!

Sementara di Indonesia sebagai negara dengan umat muslim terbanyak di dunia, ia mensinyalir ketika itu sudah mulai ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kepentingan politik dan pribadinya menggunakan dalil-dalil agama.

Bahkan, kata dia, kelompok tersebut menjelek-jelekkan pemerintah dengan dalil agama.

"Melihat fenomena seperti ini saya merasa terpanggil. Saya sebagai TNI, hal demikian kita tak boleh tinggal diam. Karena cara yang seperti ini berbahaya. Karena jika doktrin sudah masuk ke dalam masyarakat dengan dalil agama, maka ini akan jadi pertaruhan yang sangat luar biasa," kata dia.

Dudung memandang seyogyanya kebijakan pemerintah harus dihargai dan berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Namun demikian, ketika menjabat sebagai Pangdam Jaya, Dudung menemukan banyak sekali kegiatan-kegiatan kelompok tersebut yang dilakukan sesukanya di antaranya dengan memasang baliho bermuatan ajakan berjihad dan revolusi akhlak tanpa mematuhi aturan yang berlaku.

Kalau tidak ditindak dan ditertibkan, kata Dudung maka hal tersebut akan membahayakan.

Ia juga mengatakan program-program yang dijalankan pemerintah saat ini sudah sangat baik dan hanya segelintir orang yang memprovokasi di media sosial.

"Hanya segelintir orang saya lihat karena ketidakpusasan, yang dulunya tak ada jabatan kembali, berbicara di media sosial, memprovokasi masyarakat, jangan lah seperti itu.

Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved