Program PKS soal Anjuran Berpoligami Pilih Janda, Dapat Sorotan dari Komnas Perempuan

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Belakangan Partai Keadilan Sejahterah melempar pendapat soal anjuran berpoligami dengan prioritas perempuan bertatus janda. 

Hal itu kemudian mendapat sorotan dari Komnas Perempuan pada Kamis (30/9/2021). 

Disampikan oleh Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, menilai cara membantu para keluarga yang terdampak pandemi tidak hanya bisa dilakukan melalui pernikahan.

Pemberdayaan ekonomi, menurut Andy, dapat menjadi solusi untuk membantu keluarga yang terdampak pandemi Covid-19.

Baca juga: PKS Izinkan Kadernya untuk Berpoligami Dengan Janda, Ini Pertimbangannya

Baca juga: Oki Setiawan Dewi Terseret Kabar Poligami Uje, Umi Pipik Buka Suara Soal Istri-istri Uje: Tidak Etis

Baca juga: NEWS VIDEO Jihan Salsabila Ditanya soal Poligami, Sikap Ustadz Syam Dengar Jawaban Istri

Ada banyak cara membantu keluarga yang terdampak pandemi tanpa perlu menjustifikasi penyantunan anak yatim dengan menikahi ibu anak tersebut.

"Memastikan akses pendidikan bagi anak, pemberdayaan ekonomi bagi si ibu bisa jadi pendekatan yang efektif," kata Andy.

Kabarnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya, menarik mencabut anjuran yang mempersilakan kadernya berpoligami dengan memprioritaskan janda.

Meski telah menarik anjuran tersebut, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, menilai anjuran tersebut diskriminatif.

Baca juga: Mengaku Punya Hubungan dengan Opick, Yulia Mochamad Justru Pilih Pria Ini Karena Anti Poligami

Kata dia, ini bukan saja menunjukkan tidak sensitif pada dampak pandemi, tetapi juga cara pandang yang diskriminatif terhadap perempuan.

"Apalagi sebelumnya disampaikan oleh Ketua Dewan Syariahnya seolah-olah program ini juga sudah didukung oleh kajian ibu-ibu di dalam partainya," ujar Andy.

Kebijakan ini, kata Andy, bahkan tidak diketahui oleh sebagian pimpinan perempuan di PKS. Mereka baru mengetahui setelah program itu viral.

Andy meminta perlu memikirkan agar program yang dinilai diskriminatif terhadap perempuan ini tidak terulang lagi.

Baca juga: Forum Kader PKS Samarinda Klaim, Sudah 200 Lebih Kader Keluar dari Partai Keadilan Sejahterah

"Belajar dari peristiwa ini, PKS perlu menjelaskan langkah dan mekanisme apa yang akan dikembangkan oleh partai agar kebijakan dan program yang diskriminatif ini tidak lagi terulang di masa mendatang. Juga meneguhkan kepemimpinan perempuan, tidak sekedar alat justifikasi dari kepentingan sepihak," tutur Andy.

Kejadian ini, menurut Andy, perlu menjadi pembelajaran bagi partai lain di luar PKS agar tidak mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan.

Seperti diketahui, Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Surahman Hidayat mencabut anjuran yang mempersilakan kadernya untuk berpoligami dengan memprioritaskan janda.