Demi Menghemat Anggaran, Pengadaan Mobil Dinas Pemkot Bontang Ditiadakan 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Pemkot Bontang belum memutuskan skema alternatif penyediaan mobil dinas bagi pejabat.

Dari hasil kajian pemerintah bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI melahirkan dua opsi penyediaan mobil dinas.

Di antaranya, skema sewa atau rental kendaraan dan pemberian tunjangan ke pejabat bersangkutan untuk biaya perjalanan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Amiluddin, mengaku jika di APBD Perubahan 2021, kini tak ada lagi pengadaan mobil dinas baru.

Baca juga: Rotasi Jabatan Kepala OPD Ikuti Hasil Job Fit Pemkot Bontang, Walikota Tak Punya Kriteria Khusus

Baca juga: Pedagang Pasar Citra Mas Lok Tuan Tagih Janji Pemkot Bontang, Minta Bantuan Modal Segara Disalurkan

Baca juga: Warga Berbas Pantai Mulai Bisa Nikmati Layanan WiFi Gratis dari Pemkot Bontang, Tanpa Password

Kendaraan baru hanya dibolehkan untuk jenis-jenis tertentu, semisal mobil pemadam.

"Jika mobil pejabat tidak lagi diadakan, jadi yang telah mengusulkan kemarin langsung kami coret," sambungnya kepada TribunKaltim.co, Jumat (1/10/2021). 

Amiluddin mengatakan, keputusan memilih dua opsi dari hasil kajian itu merupakan otoritas Wali Kota Bontang.

"Apakah akan sewa saja, atau mau beri uang tunjangan operasional kendaraan pejabat belum diputuskan," ungkapnya saat dikonfirmasi, Jumat (1/10/2021).

Ia menjelaskan, opsi yang ditawarkan dari LAN dinilai lebih efisien.

Sebab, opsi sistem sewa mobil di tahun pertama bisa menghemat anggaran sekitar 30 persen.

Baca juga: Anggaran Covid-19 Senilai Rp 116 M Tak Terserap Maksimal, Pemkot Bontang Berikan Penjelasan

Penghematan itu didapatkan dari pemangkasan biaya perawatan kendaraan per tahun.

"Karena pihak ketiga lah yang akan menanggung beban tersebut, termasuk biaya perpanjangan STNK," ucapnya. 

Sementara, opsi kedua sewa yang memberikan tunjangan juga berdampak terhadap penghematan anggaran daerah. 

Karena, pemerintah bisa menetapakan total anggaran untuk biaya sewa mobil setiap per jalanan dinas.

"Mudah-mudahan ini bisa diputuskan dalam waktu dekat," pungkasnya. (*)