Anggaran Covid-19 Senilai Rp 116 M Tak Terserap Maksimal, Pemkot Bontang Berikan Penjelasan

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Anggaran penanganan Covid-19 Pemkot Bontang per Juni 2021, belum terserap secara maksimal.

Dari data yang dihimpun TribunKaltim.co, total anggaran penanganan Covid-19 yang disediakan Pemkot Bontang sebanyak Rp 116 miliar.

Besaran anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Untuk belanja pemerintah daerah yang bersumber dari DBH sebesar Rp 97,8 miliar diperuntukkan bagi program jaring pengaman sosial bagi masyarakat dan pemulihan ekonomi.

Sejauh ini, serapan anggaran untuk program jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat, baru mencapai 30 persen atau setara dengan Rp 17 miliar.

Baca juga: PPKM Level 4 Disinyalir Bakal Diperpanjang, Dandim Bontang: Terlalu Dini Jika Dihentikan Sekarang

Sementara itu Rp 18 miliar yang bersumber dari pos anggaran DAU difokuskan untuk pembiayan keperluan belanja kesehatan.

Adapaun realisasi anggaran untuk belanja kesehatan, saat ini baru mencapai Rp 4 miliar rupiah.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baplitbang) Bontang, Amirunddin Syam mengakui jika anggaran penanganan Covid-19 per Juni ini belum terserap secara optimal.

Alasannya, banyak program yang belum dijalankan secara maksimal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Mandeknya itu di OPD. Karena banyak program memang belum direalisasi," tuturnya, Senin (9/8/2021).

Sehingga di APBD Perubahan 2021 nanti, seluruh OPD akan digenjot untuk melaksanakan program penanggulangan Covid-19.

Baca juga: Update Covid-19 Bontang Senin 9 Agustus 2021, Sebanyak 136 Pasien Dinyatakan Sembuh

Amiruddin Syam mengakui jika beberapa program saat ini memang tidak berdampak langsung ke masyarakat yang terdampak dari penerapan PPKM.

Bukan tanpa sebab, program yang dirumuskan sejak 2020 lalu itu tidak berjalan searah dengan kondisi tren Covid-19 yang terjadi di tahun ini. Situasi darurat Covid-19 saat ini di luar prediksi.

"Kita juga tidak menyangka. Adanya virus varian delta, membuat situasi jadi darurat. Kita pikir tahun 2021 akan membaik. Makanya program yang kita rumuskan tidak bersifat bantuan dana langsung bagi pelaku UMKM dan masyarakat," ucap Amiruddin Syam.

Amiruddin Syam menjelaskan, penguatan ekonomi yang dirumuskan pemerintah tahun lalu itu lebih pada pemulihan pariwisata, program swakelola dari anggaran program dua ratus juta (produta), serta bantuan alat di sektor pertanian dan nelayan.