Komisi II DPRD Kota Samarinda Minta Direksi PDPAU yang Baru Bisa Buat Inovasi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melalui Komisi II, memberikan  tanggapan terkait dilantiknya direksi Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (PDPAU) beberapa hari lalu oleh Walikota Samarinda.

Dengan diisinya direksi PDPAU oleh dua pejabat baru yang menjabat direktur utama serta direktur keuangan dan administrasi tersebut, anggota komisi II DPRD Kota Samarinda, Laila Fatiha berharap agar PDPAU bisa membuat inovasi-inovasi baru dalam kinerjanya.

"Terutama agar bisa memberikan kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) kota Samarinda," ujar anggota dewan dari fraksi kebangkitan pembangunan tersebut saat dihubungi pada Jum'at (8/10/2021).

Diketahui bahwa direktur utama PDPAU yang baru dilantik saat ini ialah Syamsuddin Hamade, dan Akbar Ciptanto yang terpilih menjadi direktur keuangan dan administrasi.

Laila berpendapat bahwa sosok dengan latar belakang apapun dapat menempati posisi direksi selama memenuhi syarat yang ditentukan.

Baca juga: Komisi III DPRD Samarinda Kumpulkan Perusahaan Tambang untuk Dengar Pendapat soal Banjir

Baca juga: Komisi III DPRD Samarinda Harap Infrastruktur Lewat KPBU Bisa Tunjang Samarinda Penyangga IKN

Baca juga: Studi Banding Raperda Pertanian, Bapemperda DPRD Samarinda Kunjungi Pemkab Sleman

Namun dirinya menekankan agar direksi yang saat ini terpilih dapat menerapkan visi misi nya secara baik di perusahaan yang mereka pimpin.

"Untuk di awal mungkin perlu menyusun rencana kerja nya ya, kalau ingin bersinergi dengan DPRD khususnya komisi II, kita membuka lebar pintunya untuk berkomunikasi dan mungkin teman-teman di dewan bisa memberi masukan kepada direksi yang baru terkait pendapatan," tutur Laila.

Sekretaris fraksi kebangkitan pembangunan itu juga menekankan kepada Pemerintah Kota Samarinda sebagai pemilik perusahaan, untuk dapat melakukan pengawasan dan kontrol berkala kepada perusda nya.

"Tujuannya ada perusda ini kan agar ada manfaat dan sesuatu yang didapatkan oleh pemerintah kota, kalau keduanya tidak tercapai tentu kita perlu evaluasi, jangan sampai ada perusda tetapi tidak ada manfaatnya, setidaknya pemkot mengevaluasi tiga bulan sekali terhadap kinerjanya," imbuhnya.

Untuk saat ini komisi II belum mengagendakan untuk mengundang direksi PDPAU yang baru ke DPRD.

Baca juga: Komisi IV DPRD Samarinda Singgung Dana Rp 350 M untuk Penanganan Covid-19, tapi Terpakai Rp 100 M

Namun menurut Laila cepat atau lambat pihaknya akan berkoordinasi untuk segera bertemu dengan direksi PDPAU yang dilantik pada 6 Oktober lalu tersebut.

"Kalau saya percaya dengan walikota kita sekarang ini cukup jeli untuk melihat peluang usaha yang dapat dimaksimalkan oleh PDPAU untuk meningkatkan pendapatan daerah Samarinda," pungkasnya. (*)