Breaking News:

Berita DPRD Samarinda

Komisi III DPRD Samarinda Kumpulkan Perusahaan Tambang untuk Dengar Pendapat soal Banjir

DPRD Samarinda melalui Komisi III mengumpulkan perusahaan swasta yang bergerak di bidang tambang.

Penulis: Hanifan Ma'ruf | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/HANIFAN MA'RUF
Rapat dengar pendapat komisi III DPRD Samarinda bersama pihak swasta pertambangan dan perumahan terkait persoalan banjir di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis (7/10/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - DPRD Samarinda melalui Komisi III mengumpulkan perusahaan swasta yang bergerak di bidang tambang yang ada di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait dengan persoalan banjir.

Komisi III DPRD Samarinda, mengundang sebanyak 19 perusahaan tambang yang ada di Samarinda namun hanya dihadiri sekitar 10 perusahaan dalam RDP tersebut.

Dalam dengar pendapat yang diadakan di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kota Samarinda komisi III juga menghadirkan perwakilan dan pimpinan kepala dinas terkait seperti BPBD, DLH, Dinas Pemukiman dan Dinas PUPR Kota Samarinda hingga inspektorat pertambangan dinas ESDM provinsi Kalimantan Timur.

Dengar pendapat dipimpin oleh ketua Komisi III Angkasa Jaya Djoerani beserta 10 anggota Komisi III lainnya.

Baca juga: Komisi III DPRD Samarinda Harap Infrastruktur Lewat KPBU Bisa Tunjang Samarinda Penyangga IKN

Baca juga: Studi Banding Raperda Pertanian, Bapemperda DPRD Samarinda Kunjungi Pemkab Sleman

Baca juga: DPRD Samarinda Ingin Oktober, Sekolah Tatap Muka Dibuka Lebih Banyak

Angkasa mengungkapkan dengar pendapat pada Kamis sore (7/10/2021) itu komisi III ingin mendengar dan mengetahui tentang hal-hal berkaitan dengan kewajiban lingkungan yang telah dilakukan sejauh ini oleh perusahaan terkait sesuai dengan rekomendasi yang diberikan kepada mereka saat pengajuan izin aktivitas.

Komisi III juga bertujuan untuk menjembatani antara pihak perusahaan tambang dengan pemerintah kota (Pemkot) Samarinda agar pihak yang bersangkutan saling mengetahui terhadap keadaan kota Samarinda terutama mengenai dampak banjir yang selama ini diindikasikan akibat kerusakan lingkungan karena pematangan lahan.

"Kita ingin mengetahui kewajiban mereka (pihak swasta), apa saja yang telah mereka lakukan terkait hal yang ditentukan untuk mereka lakukan, misalnya kewajiban reklamasi pasca tambang dan pembuatan kolam retensi untuk pematangan lahan," sebut Angkasa usai pertemuan.

Tindak lanjut dari dengar pendapat itu, komisi III berencana akan melakukan tinjauan lapangan ke lokasi operasi tambang dan pematangan lahan untuk melihat langsung kondisi dan pengaruhnya terhadap lingkungan.

Baca juga: Alasan Arbain Mundur dari Kursi Dewan Dibocorkan Wakil Ketua DPRD Samarinda

"Konteks kita bukan sidak, kita ingin melihat pola kerja yang ada di lapangan oleh pihak-pihak yang beroperasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan," kata Angkasa kepada awak media.

Ketua komisi III tersebut juga menyampaikan pihaknya berfokus kepada perusahaan -perusahaan yang berlokasi di kecamatan Samarinda Utara mengingat pada banjir beberapa bulan lalu, Samarinda Utara mengalami dampak yang signifikan.

Dilaporkan pada kesempatan tersebut komisi III juga menghadirkan perusahaan pengembang lahan terkait pemukiman dan perumahan yang melakukan pematangan lahan dalam aktivitasnya.

"Kita ingin mereka mengetahui saja bagaimana kondisi Samarinda saat ini, tadi disebutkan BPBD ada 34 titik risiko tinggi longsor dan banjir, maka kita perlu tahu bagaimana pengaruh aktivitas mereka terhadap lingkungan juga terkait kewajiban yang harus mereka penuhi," sebut Angkasa mengakhiri. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved